ADVERTISEMENT

Sikap PD soal Ekstradisi RI-Singapura: Kami Tak Akan Gadaikan Kedaulatan!

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 18:34 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksin Partai Demokrat Rizki Natakusumah
Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Ratifikasi merupakan keniscayaan supaya perjanjian ekstradisi dan beberapa perjanjian lain antara Indonesia dan Singapura bisa berlaku. Legislator Partai Demokrat Rizki Natakusumah menekankan bahwa DPR harus mempelajari terlebih dahulu paket perjanjian tersebut.

"Kami menilai bahwa DPR RI harus mempelajari dengan teliti perjanjian bilateral tersebut sebelum mengambil keputusan," kata Rizki kepada wartawan, Kamis (3/2/2022).

Rizki menyebut ada 3 perjanjian yang harus diuraikan dan dijelaskan pemerintah di depan Komisi I DPR. Ketiganya adalah perjanjian penataan ruang udara (flight information region/FIR), ekstradisi, dan soal pertahanan.

"Yang pasti kami tidak akan menggadaikan kedaulatan Indonesia kepada negara lain," tegas anggota Komisi I DPR itu.

Lebih lanjut Rizki menjelaskan kerja sama internasional bukan soal kalah atau menang. Dia menuturkan, dalam kerja sama dalam hubungan internasional, pasti ada yang harus dikorbankan.

"Kami paham kerja sama dalam hubungan internasional bukan zero sum game dan pasti ada trade off. Di sinilah kita harus memilah mana yang bisa kita tolerir, mana yang tidak boleh kita korbankan," ujarnya.

Rizki memahami Indonesia harus bersikap ramah dan menjalin komunikasi baik dengan negara tetangga. Namun, anggota DPR dapil Banten I itu menegaskan prinsip-prinsip negara yang diamanatkan dalam konstitusi tidak boleh diganggu.

"Saya setuju bahwa Indonesia sebagai negara terpandang di kawasan harus menunjukkan sikap yang friendly kepada negara sahabat di kawasan. Kita harus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya.

"Namun, itu bukan berarti kita bisa memberikan mereka hal-hal prinsipil yang sudah tertera dalam konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat sama sekali," imbuhnya.

Diketahui, di era Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono (SBY), DPR menolak meratifikasi akad ekstradisi dengan Singapura. Apakah sejarah akan berulang?

Mundur ke 27 April 2007, saat itu Menlu RI Hasan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi. Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan itu, sebagaimana diceritakan dalam keterangan tertulis Kementerian Hukum dan HAM, pekan lalu. Perjanjian ekstradisi itu gagal diratifikasi.

Pada 25 Juni 2007, DPR menolak mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan RI-Singapura yang kemudian berdampak mentahnya perjanjian ekstradisi itu. DPR emoh meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura karena ada masalah kedaulatan yang tersenggol dalam perjanjian dengan Singapura. Kedaulatan RI dinilai bisa terusik dengan perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura. Soalnya, penandatanganan kerja sama pertahanan itu dibarengi penandatanganan ekstradisi.

Poin krusial yang menuai penolakan DPR saat itu adalah Indonesia akan memberikan fasilitas wilayah udara dan laut tertentu dalam yurisdiksi Indonesia untuk tempat latihan bagi Singapura. Singapura dapat diizinkan berlatih dengan pihak ketiga setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia.

Simak Video 'Pemerintah Segerakan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT