Jurus Kemendagri Genjot Kualitas Belanja Daerah

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 15:58 WIB
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni
Foto: dok. Kemendagri
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mampu mengoptimalkan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyebut masih terdapat beberapa permasalahan DBH-DR yang berdampak terhadap kualitas belanja APBD. Salah satunya seperti terbatasnya kewenangan pengelolaan DBH-DR pada kabupaten/kota.

Permasalahan lain yaitu adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan. Ada perbedaan antara nomenklatur program dan kegiatan yang didanai dengan DBH-DR sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dengan nomenklatur dan kegiatan dalam APBD yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Terhadap berbagai permasalahan yang ada, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut," ujar Fatoni dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui aturan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang salah satunya mengatur belanja daerah.

Terkait penggunaan DBH-DR, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan PMK Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Fatoni menyebut PMK tersebut perlu diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai wujud komitmen mendukung pengelolaan DBH-DR, Fatoni juga menyebut Kemendagri telah melakukan berbagai ikhtiar. Salah satunya seperti upaya yang dilakukan pada 2021 melalui Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/2525/Keuda, tanggal 7 April 2021, tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal itu berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Sementara itu, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merampungkan pemetaan Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH-DR. Selanjutnya, hasil pemetaan itu akan ditetapkan melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri.

"Perlu kami informasikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota tentang hasil pemetaan (mapping) tentang DBH-DR sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran DBH-DR pada APBD Tahun Anggaran 2022," ujar Fatoni.

Ia pun berharap, berbagai upaya tersebut dapat mengubah perilaku belanja dan mendukung kualitas belanja APBD. Dengan demikian, tujuan diberikannya DBH-DR kepada pemda dapat terwujud.

(akd/ega)