.webp)
KPK menerima kedatangan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dalam rangka kerja sama upaya pencegahan korupsi. KPK mendorong PLN untuk melakukan percepatan sertifikasi aset guna menghindari indikasi korupsi.
"Proses yang sebelumnya berbelit, kompleks, dan membutuhkan beragam izin, dengan kerja sama dan dukungan KPK, bisa diringkas, disederhanakan. Sehingga, dari 25 persen sekarang hampir 70 persen aset PLN telah disertifikasi," ujar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).
Darmawan mengakui pihaknya sempat menyerah untuk melakukan sertifikasi sebagai upaya penertiban dan penyelamatan seluruh aset PLN yang nilainya mencapai Rp 1.600 triliun. Namun, berkat perbaikan tata kelola oleh KPK, potensi KKN dapat dihindarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Darmawan juga berharap KPK tetap mendukung dan mendampingi PLN ke depannya. Kini PLN akan terus memperbaiki tata kelola dan proses bisnis internal, khususnya terkait proses pengadaan, kontrak, dan transformasi digital dalam berbagai aspek operasional bisnis PLN.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik upaya perbaikan tata kelola dan digitalisasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, tata kelola yang baik akan mencegah potensi kerugian negara.
"Tata kelolanya harus prudent dan tidak menimbulkan kerugian negara," ujar Ghufron.
Ghufron juga memastikan jajarannya akan terus mengawal perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di kalangan internal PLN. Dia juga berpesan agar PLN menerapkan praktik bisnis yang bersih sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dengan membangun iklim bisnis yang antikorupsi, transparan, dan adil.
"Kami berharap PLN juga memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku korup dengan menjalankan bisnis yang bersih, baik dalam tata kelola layanan kepada masyarakat maupun keuangannya," katanya.
(azh/isa)
