Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyampaikan positivity rate di sekolah-sekolah DKI masih di bawah ambang batas normal.
"Dinkes melaksanakan active case finding (ACF) kan, positivity rate-nya ACF masih di bawah 5 persen. Itu artinya di bawah ambang normalnya," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).
Positivity rate sendiri merupakan perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Di samping positivity rate rendah, Disdik DKI juga menerapkan kebijakan penutupan sekolah minimal 5 hari jika ada temuan kasus.
"Modelnya kan tutup dan buka. Kalau ada kasus temuan seiring dengan juknis 5 hari efektif di PJJ kan. Dinas Kesehatan di testing, PCR, swab kontak erat. Kalau hasilnya negatif ya dibuka kembali," jelasnya.
Oleh karena itu, Pemprov DKI tetap melanjutkan PTM dengan kapasitas 100%. Terlebih, Jakarta saat ini masih berstatus PPKM level 2 yang notabene dalam SKB 4 Menteri diperbolehkan menggelar PTM 100%.
"Saya takut salah bicara, apakah DKI sudah level 3? Belum Pak Taga, Inmendagrinya masih level 2. Maka kita masih laksanakan PTM terbatas 100 persen. Kalau kondisi DKI sudah PPKM level 3, maka dengan sendirinya kebijakan PTM 100 persen akan berubah menjadi 50 persen," terangnya.
Di sisi lain, Disdik DKI mendorong supaya pemberian vaksinasi booster terhadap guru dan tenaga kependidikan terpenuhi. Serta menuntaskan program vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik.
"Terutama percepatan booster bagi tendik dan pendidik. Booster 12-18 tahun yang sudah dosis dua. Kalau yang 6-11 tahun masih dosis satu. Kemudian monitoring dari Disdik ke sekolah yang PTM, ini sudah dilakukan agar PTM dilaksanakan dengan tepat," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2).
Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.
"Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di Puskesmas, di faskes, atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya," ujar Jokowi.
Simak Video: Jokowi Minta PTM Dievaluasi, Kemendikbud: Sudah Adaptif
(taa/idn)