Kejagung Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Permudah Tangkap Buron

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 17:30 WIB
Konferensi pers Jaksa Agung ST Burhanudin, Jamintel Amir Yanto (kacamata), Jampidsus Febrie Adriansyah (Baju biru)
Amir Yanto (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Kejagung berharap perjanjian tersebut dapat mempermudah menangkap para buron asal Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan adanya perjanjian ekstradisi mempermudah penanganan DPO (daftar pencarian orang) yang ada di Singapura," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Amir Yanto menerangkan pihaknya saat ini tengah memperbarui data para DPO yang ada di Singapura. "Jumlah DPO yang di Singapura saya belum update data," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura. Salah satunya mengenai ekstradisi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah. Soalnya, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah lama diupayakan, yakni sejak 1998.

"Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam siaran pers Kemenkumham, Selasa (25/1).

Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas dan penyerahan dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dan diatur dalam perjanjian. Kemenkumham menyebut perjanjian ini bakal bikin gentar koruptor dan teroris. Kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

"Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura," ungkap guru besar ilmu kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Selain itu, sambung Yasonna, adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Soalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat China, dan Hong Kong SAR.

(whn/knv)