Komisi VIII Pertanyakan BNPT soal Ratusan Ponpes Terkait Jaringan Teroris

Yulida Medistiara - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 17:08 WIB
Ketua DPP PAN Yandri Susanto
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto angkat bicara terkait data BNPT yang mengungkap adanya 119 ponpes terindikasi terorisme. Yandri mempertanyakan parameter yang digunakan BNPT dalam mengkategorikan pesantren terafiliasi dengan terorisme.

"Apa parameter yang digunakan untuk melabeli pesantren terafiliasi dengan teroris. Apakah pengajarnya, kurikulumnya, atau apanya? BNPT harus terbuka soal ini," kata Yandri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/1/2022).

Yandri mengatakan seharusnya data BNPT itu didalami lebih lanjut dan tidak terburu-buru disampaikan kepada publik. Hal itu karena diduga akan menimbulkan keresahan dan stigma negatif terhadap pesantren.

"Dengan BNPT mengekspos data itu ke publik, yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru," ujar Yandri.

Lebih lanjut Waketum PAN ini meminta BNPT mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren maupun pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi terorisme dan radikalisme. Selain itu, anggota DPR RI Dapil Serang-Cilegon itu mengaku siap menjadi fasilitator untuk mengadakan dialog antara BNPT dan pihak pesantren.

"Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren, ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama kiai, ulama, dan tokoh pesantren. Rilis dan ekspose ini tidak menyelesaikan masalah," tuturnya.

"Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka," ucapnya.

Yandri menambahkan mestinya BNPT mengedepankan pembinaan dan dialog.

"Yang paling penting mereka adalah warga negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta-merta dihukum dan mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog. Ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (25/1).

"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.

Sementara itu, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme. Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Selain itu, 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 pondok pesantren juga dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS.

(yld/dnu)