Edy Mulyadi memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Sebelum memasuki gedung Bareskrim, dia menegaskan tetap menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Tetap menolak IKN karena IKN banyak kajian," ujar Edy Mulyadi kepada wartawan, di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022).
Edy mengatakan anggaran pembangunan IKN seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional. Dia menyebut pembiayaan IKN akan mangkrak dan bermasalah.
"Yang penting soal tidak tepat waktunya duit yang segitu banyaknya harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun yang coba ingat ya yang kita kemarin baru baca bank dunia menegur bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang, yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya," paparnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan pembangunan IKN bakal semakin merusak ekologi di Kalimantan Timur. Dia menyebut terdapat pihak oligarki yang akan mendapat sejumlah keuntungan dari pembangunan IKN tersebut.
"Ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan yang sekarang sudah rusak tambah rusak, dengan konsesi-konsesi tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu," ucapnya.
"Mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka punya, udah gitu mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak, yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam ada 36 atau berapa itu angkanya," ujarnya.
Simak penjelasan Edy Mulyadi selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Penuhi Panggilan Kedua, Edy Mulyadi Menduga Akan Ditahan!':
(maa/maa)