Siapkah RI Hadapi Gelombang Ketiga COVID? Ini Kata Ketua Banggar DPR

ADVERTISEMENT

Siapkah RI Hadapi Gelombang Ketiga COVID? Ini Kata Ketua Banggar DPR

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 31 Jan 2022 10:58 WIB
Said Abdullah
Said Abdullah (Dok Istimewa)
Jakarta -

Ancaman gelombang ketiga COVID-19 di depan mata usai kasus Corona harian menembus 12.422 pada 30 Januari kemarin. Apakah Indonesia siap dari sisi anggaran menghadapi gelombang ketiga Corona?

"Munculnya gelombang ketiga COVID-19 di Tanah Air kita bermula dari banyaknya WNI kita yang berlibur keluar negeri saat tahun baru. Mereka pulang membawa varian Omicron yang memiliki daya tular lebih ofensif ketimbang varian Delta," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah kepada wartawan, Senin (31/1/2022).

"Akibat lemahnya manajemen karantina dan kepatuhan terhadap aturan dari mereka yang datang dari luar negeri, kini varian omicron itu telah menjalar melalui transmisi lokal. Kenyataan ini suka tidak suka membuat kita, khususnya pemerintah harus bersiap di segala lini," sambungnya.

Said Abdullah mengatakan DPR RI bersama pemerintah telah mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan akibat dampak gelombang ketiga COVID-19. Said Abdullah berharap kolaborasi masyarakat, legislator, pemerintah, hingga swasta menghadapi gelombang ketiga Corona.

"Pemerintah telah membuat perkiraan, bahwa puncak gelombang ketiga ini akan berada di bulan Februari 2022, dan dengan pengendalian yang telah diantisipasi, kita perkirakan setelah Februari 2022 akan berangsur turun. Oleh sebab itu, kita tentu mengharapkan partisipasi semua pihak, sebab pemerintah bekerja sendiri tidak akan mampu," ujarnya.

Menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ini, Banggar DPR RI menyampaikan informasi sekaligus imbauan kepada masyarakat dan pemerintah, sebagai berikut:

1. Skenario pandemi COVID-19 ini kita rancang maksimal 3 tahun sejak 2020-2022. Asumsinya, tahun depan kita bisa lebih pulih, baik kesehatan maupun ekonomi. Kita tidak ingin berlarut larut terjebak dalam kubangan pandemi. Ongkosnya sangat mahal bila kita terjebak dalam pandemi yang berkepanjangan. Ekonomi rakyat babak belur makin banyak, dunia usaha akan makin tumbang, dan APBN kita akan berdarah darah. Tiga tahun anggaran ini kita membuka defisit APBN lebih dari 3 persen PDB untuk mengongkosi pengendalian pandemi Covid19 dan pemulihan ekonomi rakyat.

Tahun depan APBN, sesuai Undang Undang Nomor 2 tahun 2020, APBN kita harus kembali ke posisi normal, yakni kembali ke defisit maksimal 3 persen PDB. Konsekuensinya, APBN kita tidak bisa lagi menggenjot belanja negara yang jauh melampaui pendapatan seperti tahun 2020 sampai 2022 ini yang ditopang dari pembiayaan utang. Tahun depan kalau belanja negara naik, harus diimbangi kenaikan pendapatan pula agar selisih defisitnya tidak jauh. Tahun ini adalah persiapan kita menuju APBN normal, oleh sebab itu defisit APBNnya haruslah transisi menuju defisit 3 persen di tahun depan. Pemahaman ini perlu kami sampaikan agar rakyat ikut disiplin menjaga situasi agar gelombang pandemi COVID-19 tidak berlarut larut. Panggilan negara, disiplin menjaga protokol kesehatan, selain menyehatkan segenap rakyat, juga ikut membantu APBN kita kuat.

2. Untuk melanjutkan program vaksinasi COVID-19, antisipasi naiknya pasien COVID-19 akibat varian Omicron sehingga membutuhkan perawatan medis, pada tahun ini DPR dan pemerintah telah bersepakat mempersiapkan alokasi belanja kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun. Alokasi belanja kesehatan ini untuk melanjutkan program vaksinasi COVID-19, termasuk vaksinasi ketiga (booster), biaya perawatan pasien, insentif terhadap tenaga kesehatan, mempersiapkan ruang perawatan, dll.

3. Mengacu pada pengalaman tahun lalu, alokasi belanja kesehatan membutuhkan buffer, maka Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah bersepakat memblokir plafon belanja masing masing kementerian/lembaga sebesar 5 persen.

4. Agar gelombang ketiga COVID-19 tidak berkepanjangan, kami menghimbau segenap instansi, baik pemerintah maupun swasta mengupayakan pelaksanaan Work From Home (WFH), tanpa mengurangi produktivitas kerjanya. Dan untuk membantu sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, kiranya pemerintah dan pelaku usaha besar, khususnya BUMN membantu mereka bertransformasi dapat menggunakan layanan digital.

5. Belajar dari pengalaman sebelumnya, khususnya dalam komunikasi publik, kita harapkan para pejabat pemerintah disiplin dalam komunikasi publik terkait kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19. Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan lah yang menjadi sumber resmi pemerintah, dan kiranya perlu mempersiapkan komunikasi publik yang jelas, dan runtut.

6. Bank Indonesia dan pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dari sisi moneter dan fiskal terkait naiknya beberapa komoditas utama dunia, serta kebijakan bank sentral negara maju yang telah mengerem stimulus (tapering off). Kenaikan beberapa komoditas utama dunia seperti minyak bumi, dan sawit di satu sisi menambah pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun PNBP, namun di sisi lain berpotensi mengoreksi alokasi belanja subsidi, khususnya subsidi energi.

Kita harapkan tekanan ini bisa diantisipasi agar rakyat yang masih susah secara ekonomi tidak terkena dampak kenaikan beberapa harga pangan seperti minyak goreng. Termasuk antisipasi kenaikan tarif listrik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta komoditas pangan utama rakyat lainnya.

Simak Video 'Jangan Panik! Ini Kata Menkes soal Kenaikan Kasus Covid-19 RI':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT