ADVERTISEMENT

Bupati Langkat Pelihara Satwa Dilindungi, Wamen LHK: Kita Proses Hukum!

Sui Suadnyana - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 20:27 WIB
Wamen LHK, Alue Dohong (Sui Suadnyana/detikcom)
Wamen LHK Alue Dohong (Sui Suadnyana/detikcom)
Denpasar -

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong memastikan tindakan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin memelihara satwa dilindungi dapat diproses hukum. Dia menegaskan satwa dilindungi tidak boleh dipelihara.

"Itu nanti kalau itu satwa yang dilindungi ya kita akan lakukan proses (sesuai) undang-undang, dengan aturan, nggak boleh (memelihara satwa dilindungi)," kata Alue Dohong seusai kegiatan pembersihan hutan mangrove jelang KTT-G20 di Bali, Sabtu (29/1/2022).

Alue mengatakan sanksi hukum bagi yang memelihara satwa dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE).

"Ya Undang-Undang 5/90 jelas (ada) sanksi hukumnya," kata mantan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) itu.

Alue menegaskan akan memerintahkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (Ditjen KSDAE) untuk melakukan pengecekan satwa tersebut.

"Ya nanti direktorat jenderalnya akan saya minta mengecek," tegasnya.

Selanjutnya, soal tujuh satwa dilindungi di rumah Bupati Langkat nonaktif itu:

Sebelumnya, ada tujuh satwa dilindungi yang disita BKSDA dari rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan informasi dari KPK.

"Kegiatan penyelamatan berupa evakuasi didasarkan atas informasi KPK kepada KLHK tentang adanya satwa liar dilindungi Bupati Langkat nonaktif," kata Plt Kepala BKSDA Sumut Irzal Azhar kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Hewan yang diamankan itu yaitu 1 ekor orang utan Sumatera, 1 ekor monyet hitam Sulawesi, 1 elang brontok, 2 ekor individu jalak Bali, 2 ekor burung beo. Irzal mengatakan satwa yang diamankan ini dibawa ke dua lokasi berbeda.

"Orang utan dibawa ke Batu Mbelin, sedangkan satwa lainnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Sibolagit," ujar Irzal.

Irzal mengatakan Terbit, yang menyimpan hewan langka ini, melanggar Pasal 21 ayat 2a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 40 di undang-undang itu dijelaskan pihak yang melanggar dikenai sanksi paling lama 5 tahun penjara.

"Selanjutnya untuk proses hukumnya diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera," jelas Irzal.

(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT