Bupati Langkat Pelihara Satwa Dilindungi, Wamen LHK: Kita Proses Hukum!

Sui Suadnyana - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 20:27 WIB
Wamen LHK, Alue Dohong (Sui Suadnyana/detikcom)
Wamen LHK Alue Dohong (Sui Suadnyana/detikcom)
Denpasar -

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong memastikan tindakan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin memelihara satwa dilindungi dapat diproses hukum. Dia menegaskan satwa dilindungi tidak boleh dipelihara.

"Itu nanti kalau itu satwa yang dilindungi ya kita akan lakukan proses (sesuai) undang-undang, dengan aturan, nggak boleh (memelihara satwa dilindungi)," kata Alue Dohong seusai kegiatan pembersihan hutan mangrove jelang KTT-G20 di Bali, Sabtu (29/1/2022).

Alue mengatakan sanksi hukum bagi yang memelihara satwa dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE).

"Ya Undang-Undang 5/90 jelas (ada) sanksi hukumnya," kata mantan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) itu.

Alue menegaskan akan memerintahkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (Ditjen KSDAE) untuk melakukan pengecekan satwa tersebut.

"Ya nanti direktorat jenderalnya akan saya minta mengecek," tegasnya.

Selanjutnya, soal tujuh satwa dilindungi di rumah Bupati Langkat nonaktif itu: