Mendagri Sebut Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Langgar Etika Pemerintahan

Sui Suadnyana - detikNews
Jumat, 28 Jan 2022 16:28 WIB
Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi terkait Pilkada 2020
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok. Puspen Kemendagri)
Bali -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tindakan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, yang mengurung manusia di kerangkeng di rumahnya, melanggar etika administrasi pemerintahan. Menurut Tito, tindakan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi.

"Kemudian dari segi etika administrasi pemerintahan, ya harusnya tidak boleh terjadi," kata Tito dalam rekaman audio yang diterima dari Humas Pemprov Bali, Jumat (28/1/2022).

Tito mengatakan saat ini kasus Bupati Langkat sedang dalam proses. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Kan sedang diproses, ya, kalau itu dari segi hukum, kalau itu ada pelanggaran hukum maka kita serahkan pada penegak hukum," terangnya.

Tito menjelaskan, ada pasal yang ada kemungkinan bisa dikenakan terhadap Bupati Langkat terkait kerangkeng manusia di rumahnya. Misalnya, pasal tentang perampasan kemerdekaan.

"Misalnya perampasan kemerdekaan itu ada pasalnya itu di KUHP, merampas kemerdekaan orang. Itu bisa (dipidana). Tapi sekarang, karena sudah masuk domain hukum, biarkan aparat penegak hukum (yang bertindak)," jelas Tito.

Nantinya, lanjut Tito, apabila aparat penegak hukum menemukan ada pelanggaran yang dilakukan Bupati Langkat, akan diproses sampai ke pengadilan. Tito menyebut pihaknya akan menunggu prosesnya sampai selesai sebelum memberi sanksi.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.