Dalam pembukaan forum komunikasi perguruan tinggi ketenagakerjaan di Jakarta, ia mengatakan pemerintah sangat membutuhkan bantuan dari Perguruan Tinggi dalam menyiapkan SDM unggul. Kolaborasi ini dibutuhkan guna menghasilkan kebijakan efektif yang sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di lapangan.
Anwar menjelaskan pemerintah dituntut untuk membuat 3 hal dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Mulai dari memproduksi regulasi, mengeksekusi dan mengawal dari regulasi tersebut agar bisa dijalankan, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan agar kebijakan tersebut bisa dijalankan.
"Untuk menyinkronisasi ini semua, tentu perlu adanya jembatan yang kokoh untuk menyatukan dua aktor utama, yakni pemerintah dalam hal ini Kemnaker, dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang unggul dan responsif dengan perubahan," jelas Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).
Anwar menyebut dua aktor utama ini sebagai 'dua simpul' yang jika dipertemukan, ke depannya akan menjadi sebuah berkah untuk mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan emas dan menjadi negara besar keempat di tahun 2045.
Lebih lanjut, ia mengatakan sektor ketenagakerjaan dalam perkembangannya terus mengalami beragam tantangan. Menurutnya, Kemnaker telah mengidentifikasi tantangan tersebut, seperti adanya sejumlah pekerjaan yang hilang sebagai salah satunya akibat dari adanya revolusi industri 4.0. Namun di sisi lain, terdapat pekerjaan-pekerjaan baru di bidang digitalisasi yang muncul.
"Kami telah mengidentifikasikannya ini sudah lama, dan tentu Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menjadikan ini sebagai suatu fokus utama. Maka dari itu, Beliau meminta saya untuk turut melibatkan para akademisi di Perguruan Tinggi agar turut aktif dalam menyiapkan ini semua," tandasnya. (akn/ega)
