Eks Dirjen Kemendagri Diduga Kongkalikong Urus Dana PEN di Daerah Lain

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 17:38 WIB
mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto
Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto (Azhar/detikcom)
Jakarta -

KPK menduga M Ardian Noervianto tidak hanya bermain mata mengurus pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Dugaan ini akan ditelusuri lebih lanjut oleh KPK.

"KPK menduga tersangka MAN (M Ardian Noervianto) juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak terkait permohonan pinjaman dana PEN dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022).

Selain Ardian, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur Periode 2021-2026 dan Laode M Syukur Akbar sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. KPK menduga Laode M Syukur sebagai pihak yang mengenalkan Andi Merya dengan Ardian.

Awalnya dalam perkara ini Andi Merya meminta bantuan Ardian terkait permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar. Ardian pun meminta imbalan 3 persen dari nilai pengajuan yaitu Rp 350 miliar yang apabila dihitung maka sekitar Rp 10,5 miliar. Namun menurut KPK, suap itu baru terealisasi sekitar Rp 2 miliar.

"Sekitar Mei 2021, tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) mempertemukan tersangka AMN (Andi Merya Nur) dengan tersangka MAN (M Ardian Noervianto) di kantor Kemendagri, Jakarta dan tersangka AMN mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar tersangka MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank milik tersangka LMSA," ucap Karyoto.

"Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131.000 setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta," imbuhnya.

Karyoto menyebut Ardian pun memproses permohonan peminjaman dana PEN itu. Ardian membubuhkan paraf pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Andi Merya pun dijerat sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(zap/dhn)