Jubir Luhut Bantah Keras Proses Hukum Haris Azhar-Fatia Hanya Ikuti Selera

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 15:28 WIB
Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi
Foto: Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi (Herdi Alif Al Hikam/detikFinance)
Jakarta -

Jubir Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah keras tudingan Tim Advokasi Bersihkan Indonesia soal proses hukum kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hanya mengikuti selera Luhut. Jodi menegaskan Luhut tak pernah mengintervensi hukum.

"Selera Pak Luhut di mananya? Tidak ada intervensi kok ke polisi. Pihak Pak Luhut hormati semua proses hukum yang ada. Ketika Pak Luhut ada di Indonesia selalu menyempatkan diri memenuhi panggilan polisi walaupun kita semua tahu kesibukannya. Yang terakhir, Pak Luhut juga hadir menyesuaikan dengan waktu yang ditawarkan salah satu terlapor," kata Jodi kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Jodi mengatakan Luhut memang sebelumnya pernah tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena sedang mengikuti rangkaian lawatan luar negeri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jodi menegaskan ketidakhadiran Luhut itu berdasarkan alasan jelas.

"Alasan yang sangat jelas, bukan cuma alasan lagi kerja. Memangnya di sini nggak ada kerjaan? Pak Luhut juga sibuk kali," ujar Jodi.

Jodi menilai langkah polisi mendatangi Haris Azhar dan Fatia merupakan hal wajar. Sebab, kata Jodi, keduanya beberapa kali tidak memenuhi panggilan polisi.

"Jadi kami menilai kalau polisi mendatangi mereka setelah berapa kali tidak hadir tanpa alasan yang kuat, itu wajar-wajar saja. Memang tugas mereka begitu. Sudah ditawarkan untuk minta maaf tidak mau, dilaporkan ke polisi ngeyel, lapor pula ke jaringan internasionalnya dan buat tagar macam-macam. Padahal katanya punya data siap buka-bukaan di pengadilan. Bingung juga kita maunya apa sih, he-he-he...," beber Jodi.

"Banyak juga yang komentar soal pembungkaman demokrasi dan HAM. Seharusnya mereka, termasuk Komnas HAM, tahu prinsip dasar sebagai pejuang HAM untuk berikan setiap manusia setiap hak yang Anda klaim untuk dirimu sendiri. Pasti mereka juga nggak mau kan difitnah? Apalagi di ruang publik," sambung dia.

Sebelumnya, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah mengajukan surat ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permohonan rekomendasi agar menghentikan penyidikan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka menuding jika kasus tersebut hanya mengikuti kemauan dari Luhut.

"Kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai sekarang, yang ada adalah mengikuti selera Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau dia katakan deadlock ya deadlock. Padahal nggak pernah ada mediasi," kata kuasa hukum Haris Azhar, Muhammad Al Ayyubi Harahap, di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

Dia menyebutkan, dalam proses kasus kliennya itu, tidak pernah ada mediasi yang dilakukan. Artinya, menurut dia, terdapat pelanggaran dari surat telegram yang dikeluarkan Kapolri.

"Dan kesimpulannya adalah memang ini bukan peristiwa pidana dan ini jelas bahwa penegakan hukum ini pada Haris dan Fatia adalah proses hukum yang dipaksakan dan kriminalisasi, begitu intinya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rizaldi, juga menyatakan kliennya dipanggil paksa oleh pihak kepolisian. Sebab, kasus tersebut secara tiba-tiba naik ke penyidikan dan penyidik menyimpulkan terdapat tindak pidana.

"Menurut kami, ini tidak ada sama sekali peristiwa pidananya karena yang disampaikan Fatia dan Haris merupakan ekspresi warga negara yang intinya memberikan pengawasan terhadap pejabat publik yang diduga terdapat konflik kepentingan bisnis," ujar Andi.

"Sebetulnya, kalau dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan kepada Fatia dan Haris berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik. Dan lagi-lagi apa yang disampaikan mereka murni pengungkapan dari hasil riset kajian yg dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengarah adanya dugaan konflik kepentingan bisnis," sambungnya.

(knv/tor)