Kejagung Periksa Eks Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 23:37 WIB
gedung kejagung
Kejaksaan Agung (Foto: dok detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi-saksi untuk mengusut siapa saja yang masuk dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021. Hari ini, Kejagung memeriksa mantan Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) inisial TW.

"Saksi yang diperiksa yaitu TW selaku mantan Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma, diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (26/1/2022).

Leonard menerangkan TW dicecar seputar dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan satelit tahun 2015-2021 itu. Pemeriksaan itu, kata Leonard guna menemukan fakta hukum agar perkara ini menjadi terang benderang.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," tuturnya.

Sementara itu diketahui, PT DNK merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan Satelit atau menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit tertentu.

Kejagung pun telah menggeledah tiga lokasi terkait kasus ini. Tiga lokasi itu adalah dua kantor PT DNK dan satu apartemen.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (18/1), pukul 15.00 WIB. Penggeledahan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Satu, kantor PT. Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan; Dua, kantor PT. Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Panin Tower Senayan City Lantai 18A Jakarta Pusat. Tiga, apartemen milik saksi SW (Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan)," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Dalam penggeledahan tersebut Kejagung juga menyita beberapa barang bukti di kasus tersebut. Barang yang disita seperti dokumen dan barang bukti elektronik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kemhan 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

(whn/isa)