Komnas HAM Sidak Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Ini Hasilnya

Datuk Haris Molana - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 22:57 WIB
Komnas HAM sidang kerangkeng di rumah Bupati Langkat (Datuk Haris Molana/detikcom)
Foto: Komnas HAM sidang kerangkeng di rumah Bupati Langkat (Datuk Haris Molana/detikcom)
Langkat -

Komnas HAM melakukan inspeksi mendadak (sidak) kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Begini hasilnya.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam mengatakan setelah mendapat pengaduan, pihaknya langsung bekerja mengecek semua hal baik secara langsung maupun via alat komunikasi. Lalu, pihaknya pun mendapati ada perbedaan di lapangan.

"Apakah ada perbedaan antara yang kami dapatkan dengan perkembangan saat ini pasti ada perbedaan. Satu, dari segi jumlah informasi saat ini jauh lebih kaya. Dari segi berbagai pihak yang kami mintai keterangan pasti jauh lebih banyak," kata Choirul kepada wartawan di lokasi, Rabu (26/1/2022).

Selanjutnya, petugas pun sedang menyelidiki indikasi adanya perbudakan modern yang terjadi di tempat tersebut. Petugas akan terus bekerja untuk meminta semua informasi agar mendapatkan informasi yang komprehensif.

"Kedua, apakah ini tempat rehabilitasi, apakah ini tempat perbudakan modern itu sedang kami dalami tetapi indikasinya dan sebagainya nanti," ujar Choirul.

"Ketika kita mendapatkan kepastian itu bisa mengambil satu jalan keluar yang terbaik. Jika memang terdapat misalnya pelanggaran hukum ya harus diproses secara hukum. Jika memang terjadi bukan pelanggaran hukum ya harus kita hormati. Tetapi jika memang misalnya ada perlakuan yang tidak manusiawi dan sebagainya harus diproses," sebut Choirul.

Chorul menegaskan berbagai opsi tersebut belum bisa disimpulkan. Pihaknya juga bakal didukung oleh Polda Sumut terkait semua informasi yang dibutuhkan ke depan.

"Tadi ada komitmen dengan Pak Kapolda kami didukung dengan apa yang sudah diterima oleh teman-teman yang sedang bekerja di Mapolda sana di Sumut mensupport semua informasi dan tadi juga membuat komitmen dengan masyarakat tadi untuk kami mendapatkan keterangan," sebut Choirul.

"Jadi semakin banyak keterangannya semakin bisa kita lacak kebenarannya apa dan semakin membuat terangnya peristiwa," tambah Choirul.

Karakter Kerangkeng Serupa Tahanan

Selain itu, Choirul juga menjelaskan soal kerangkeng tersebut. Dia menyebut karakter tempat tersebut serupa tahanan.

"Kalau dalam bahasa hukumnya memang ini lepas dari perdebatan ini rehabilitasi atau kah tidak. Kalau di beberapa tempat itu ada istilah serupa dengan tahanan karena orang tidak bisa bebas dan sebagainya. Apakah serupa itu tahanan atau tidak. Ya pasti tidak tetapi karakternya memang serupa dengan tahanan," tambah Choirul.

"Komnas HAM pernah menurunkan tim untuk be berapa tempat yang jenisnya seperti ini. Misalnya di panti-panti untuk pemulihan teman-teman disabilitas mental. Nah itu karakternya begini kurang lebih. Kalau ditanya apakah ini bentuk penjara biasanya kami menyebutkan serupa tahanan yang memang peruntukannya mau di panti-panti itu memang untuk pemulihan dan sebagainya. Kalau ditanyain ini peruntukannya untuk apa itu nanti diujung," tambah Choirul.

Choirul menuturkan sejauh ini pihaknya masih menduga adanya pelanggaran HAM. Hal ini pun, sesuai dengan pengaduannya.

"Karena ini pengaduan pelanggaran hak asasi manusia ya pasti bisa disebut dugaan pelanggaran HAM. Tapi kesimpulan belum," tambah Choirul.

"Kalau seandainya ya ini terbukti ada pelanggaran hak asasi manusia dan ini pakai UU 39 pasti ini pelanggaran hukum. Kalau di situ pelanggaran hukumnya dekat sekali dengan soal pidana pasti teman kepolisian memang harus menindaklanjuti dan mengusut tuntas dan membawa ini ke proses pengadilan. Karena itu adalah tindak pidana," tambah Choirul.

(dhm/isa)