Faisal Basri Kritik Pembangunan IKN karena Pandemi COVID Belum Berlalu

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 21:54 WIB
Ekonom dan politikus
Foto: Muhammad Ridho/detikcom
Jakarta -

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, pandemi virus Corona (COVID-19) masih belum terkendali.

"Wabah COVID hari ini, 7.000 lebih. Masih cukup tinggi," ujar Faisal dalam acara 'Adu Perspektif: Ibu Kota Nusantara, Antara Realita dan Utopia' yang disiarkan di detikcom, Rabu (26/1/2022).

Peneliti senior Indef ini mengaku dilibatkan dalam rencana pembangunan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Namun, rencana pembangunan ekonomi itu tidak lagi terdengar karena pembahasan IKN Nusantara.

"Saya dilibatkan Bappenas, naskah transformasi ekonomi pasca-COVID. Tidak terdengar lagi, semua fokus ke ibu kota," ujarnya.

Menurut Faisal Basri, kondisi ekonomi Indonesia saat ini pun tidak begitu baik. "Kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga," katanya.

Namun, menurut Faisal, IKN bisa menjadi masalah baru jika tidak diselesaikan pada 2024. Menurutnya, jika IKN tidak selesai, masa jabatan presiden akan diperpanjang.

"Harus ada jaminan tidak mangkrak karena sudah dimulai 2024. Belum selesai, ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden tiga tahun atau presiden tiga periode, ujung-ujungnya kan ke sana. Bukan anti-ibu kota, tapi realitas seperti itu," ucapnya.

IKN Nusantara

Seperti diketahui, pemerintah resmi menamakan ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara. Nama tersebut disebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat paripurna terkait persetujuan UU tentang IKN di gedung DPR RI, Selasa (18/1).

Suharso menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara lantaran sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama tersebut mudah menggambarkan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," ujarnya.

RUU IKN Disetujui Jadi UU

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

Lihat juga video 'Luhut Minta Faisal Basri Ungkap Data Tudingan Lubang Tambang dekat IKN':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/jbr)