Kolom

Nusantara: Antara Ide dan Teritori

Faris Rahmadian - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 14:28 WIB
Jakarta -

Pada Senin (17/1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memilih nama ibu kota negara yang baru (IKN), yakni "Nusantara". Keputusan tersebut menarik untuk ditelisik tidak hanya dari aspek historisitas kata, melainkan juga motif hingga konsekuensi dari penggunaannya. Hal ini karena pada dasarnya nama Nusantara telah melekat pada suatu konsep teritori yang sebetulnya melampaui batas kewilayahan yang absolut, dan bahkan sinonim dengan gugus Malay Archipelago serta sederet rangkaian pulau-pulau di Asia Tenggara lainnya.

Secara etimologis, Nusantara berasal dari sebuah kitab naskah Sastra Jawa yang bermakna "pulau lain" atau "pulau seberang". Pada era Majapahit, istilah tersebut digunakan untuk merujuk wilayah yang berada di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Brunei hingga Malaysia. Pada abad ke-19, Ki Hajar Dewantara juga mempopulerkan istilah Nusantara untuk menunjukkan identitas bersama kaum bumiputera. Douwes Dekker bahkan mengusulkan Nusantara sebagai alternatif nama negara Indonesia yang terpisah dari nuansa kolonialisme.

Sehingga, mungkin dapat dikatakan bahwa istilah Nusantara cukup hidup di memori kolektif masyarakat dan selalu berkaitan erat dengan suatu epos kemandirian, kedaulatan hingga 'kemenangan' Indonesia. Lantas, bagaimana kita dapat memaknai pemilihan nama Nusantara sebagai IKN pada abad ke-21? Apakah nama tersebut cukup ideal atau justru akan dapat memunculkan berbagai perdebatan baru?

Konteks

Nama suatu wilayah tidak akan pernah terlepas dari konteks ruang sosial dan politiknya. Layaknya penggantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua, atau bahkan wacana penggantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, pemberian nama wilayah jelas memiliki motif di luar dari aspek spasialnya. Pemerintah Indonesia telah memberikan keterangan singkat bahwa alasan pemilihan nama Nusantara adalah karena Nusantara sudah dikenal dan merupakan icon internasional, serta dianggap mampu menggambarkan Indonesia.

Namun, nampaknya alasan tersebut akan sedikit problematik. Pertama, seperti telah disebutkan sebelumnya, Nusantara telah lahir sebagai sebuah konsep yang melewati suatu batas teritorial yang absolut. Pada 2017, edisi khusus Jurnal Inter-Asia Cultural Studies menyebutkan bahwa Nusantara tidak dapat hanya dimaknai dalam konteks geopolitik antara Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Hal ini dikarenakan Nusantara bukan sekedar nama, melainkan sebuah konsep yang terbentuk atas ide dan gagasan bersama terhadap sebuah bentang imajiner, dimana sejarah sosial, kultural, hingga keagamaan menjadi perekatnya.

Jika kita mengamini konsep tersebut, maka Nusantara pada dasarnya adalah sebuah konsep "milik bersama". Milik individu serta komunitas-komunitas yang saling berinteraksi sejak ribuan tahun silam dan berbagi identitas terlepas dari label kewarganegaraannya. Sejarawan Anthony Milner juga menyatakan bahwa relasi antarnegara di dalam Malay Archipelago adalah cair (fluid), yang sebetulnya pada satu sisi justru mensyaratkan sebuah integrasi, bukan menjadikannya terpisah sama sekali apalagi menjadi suatu definisi yang hanya lekat dengan satu negara.

Namun, pada sisi yang berbeda, Sejarawan Bernard Vlekke menyatakan, "Tidak ada istilah yang lebih tepat untuk merujuk masa silam Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kecuali kata itu (Nusantara)." Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa gagasan Majapahit adalah gagasan ideal Indonesia modern, yang di dalamnya juga secara tidak langsung menegaskan bahwa Nusantara adalah sinonim dengan Indonesia.

Dari pernyataan tersebut, kita justru menghadapi problematika kontekstual yang kedua, jika Nusantara merupakan sebuah konsep yang megah dan masyhur, apakah dengan menjadikannya sebagai nama sebuah ibu kota tidak akan mereduksi serta menegasikan kemegahannnya itu sendiri?

Berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan dapat terjawab jika pemerintah mampu mengkontekstualisasi Nusantara dalam makna yang lebih holistik dan non-ahistoris. Karena yang tampak terlihat pada saat ini adalah Indonesia sedang berupaya menutup pluralitas interpretasi terhadap bentang imajiner dalam konsep "Nusantara" yang berada di publik. Untuk selanjutnya, menegakkan konsep Nusantara yang tunggal, kuat, berdaulat dan mengikatnya dalam arti yang sama dengan Indonesia.

Ekspektasi

Kita telah memahami bagaimana Nusantara merupakan istilah yang tidak hidup dalam ruang kosong. Ia hidup dalam sebuah konstelasi sejarah dan sosial-budaya yang kompleks, sehingga ketika Indonesia berusaha mengafirmasi konsep ini menjadi sebuah nama ibu kota negara baru, ia memiliki konsekuensi yang harus juga di antisipasi: baik bersifat internal (dari masyarakat Indonesia), maupun eksternal (dari negara-negara khususnya Malaysia, Brunei, dan Singapura).

Terlebih, jika kita melihat Nusantara sebagai manifestasi dari sebuah konsep "sentrisme" Majapahit atau Jawa. Maka, hal tersebut akan sebuah menjadi problematika yang baru. Mengapa kita harus menggunakan referensi naskah Jawa kala IKN bertujuan untuk menghapus demarkasi antara "Jawa" dan "luar Jawa"? Mengapa tetap menggunakan istilah yang secara harfiah lekat dalam kacamata dan pendefinisian Jawa: bahwa "Jawa" adalah "pusat", dan "Kalimantan" adalah "di luar dari pusat"? Bukan nama yang mampu memaknai "Kalimantan" sebagai entitasnya sendiri?

Kita tidak dapat melihat tanah Kalimantan sebagai sebuah tabula rasa, sebuah kertas kosong, tanggal dari budaya dan aspek historisitasnya. Kalimantan adalah wilayah tempat raja-raja Hindu menciptakan monumen indah, mengukir tulisan agung pada Prasasti Yupa, dan bahkan mempersembahkan 20.000 lembu untuk kaum Brahmana. Kalimantan memiliki konteks historisnya sendiri sebagai salah satu pintu masuk utama kebudayaan Hindu-Buddha, yang kelak membentuk fundamen kebudayaan Indonesia.

Bagaimanapun tafsirnya, pada intinya kita semua berharap pemerintah dan masyarakat tidak akan terus tersita pada sebuah perdebatan nama. Karena IKN adalah sebuah proyek besar dengan biaya lebih dari Rp 400 triliun dan mencakup lahan lebih dari 250 ribu hektar; di situlah perhatian utama masyarakat seharusnya terus tertuju. Terlebih, ketika Presiden Jokowi juga sudah menyatakan bahwa IKN harus dapat menjadi bagian dari "transformasi besar Indonesia". Karena ini adalah momentum tepat untuk mengawal itu semua.

Visi Presiden Jokowi tentang IKN sebagai new smart metropolis dengan seluruh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, serta bayangan bahwa masyarakat dapat nyaman berjalan kaki serta bersepeda, merupakan sebuah proyeksi kondisi ideal. Layaknya Raja Utopos dalam karya Thomas More, kota baru yang ia anggap "ideal" justru kerap kali terjebak situasi kontradiktif. Karena konsep ideal yang ia tawarkan justru hanya relevan untuk sebagian saja. Ia mungkin dapat memunculkan karikatural atas kehidupan yang sempurna, namun sebaliknya hal itu juga justru menjadi alat justifikasi untuk status-quo dan opresi pada masyarakat yang lainnya.

Tentu, IKN tidak boleh terjebak dalam narasi "kota ideal" layaknya dalam karya Thomas More. Oleh karenanya, negara harus mampu berdiri melampaui kehebohan simbolisme gedung garuda, absurditas metaverse, maupun tetek bengek minor lainnya. Sehingga, dapat kembali berpijak ke realitas permukaan dan mereposisi arah konsentrasi pembangunan IKN sebagai moda "transformasi besar Indonesia" yang berpihak dan dapat sesuai dengan kepentingan rakyat.

Faris Rahmadian mahasiswa PhD di Public Administration and Policy Group - Wageningen University & Research

Simak Video 'Guru Besar IPB Khawatir IKN Nusantara Bakal Seperti Kota 'Hantu'':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)