Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengungkap IMI gencar mengkampanyekan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
Ia menambahkan, kampanye ini menjadi bagian dari upaya menggairahkan sektor ekonomi hijau yang juga sejalan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
"Kalangan dunia usaha harus responsif terhadap potensi industri berbasis ekonomi hijau yang akan menjadi primadona investasi masa depan dunia. Antara lain terdiri dari industri kendaraan listrik dan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).
Bamsoet menilai ekonomi hijau tak hanya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Namun juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan bumi yang lebih baik.
Selain melakukan kampanye, Bamsoet juga mengajak para pelaku usaha memanfaatkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Ia menjelaskan NEK merupakan upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Kebijakan ini juga merupakan upaya Nationally Determined Contribution (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Dalam pertemuannya dengan Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia, Bamsoet mengatakan Perpres ini menjadikan Indonesia sebagai negara penggerak dunia yang melakukan penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun. Besarnya potensi ekonomi tersebut tidak lepas dari karena Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon. Diperoleh dari luasnya hutan hujan tropis di Indonesia yang merupakan terbesar ketiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton," jelas Bamsoet.
Ia menambahkan luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektare di Indonesia mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektare atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove.
"Serta lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton," tambahnya.
Menurutnya, jika perdagangan karbon diterapkan secara serius, Indonesia bisa mengejar China yang sudah meluncurkan mekanisme perdagangan karbon sejak Juli 2021 dengan skema carbon emission trading scheme (ETS).
Berdasarkan laporan Kementerian Ekologi dan Lingkungan China, ia mengatakan volume perdagangan kumulatif karbon di China dalam waktu empat bulan saja sejak diluncurkan pada Juli 2021 telah mencapai 1,044 miliar yuan atau sekitar Rp 2,2 triliun.
"Indonesia bisa memanfaatkan potensi pembeli karbon dari berbagai negara dunia yang memiliki keterbatasan hutan. Seperti Amerika Serikat, berbagai negara Eropa dan Asia lainnya," terangnya.
Lihat juga video 'Anggaran Rp 451 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Ekonomi 2022':
