Kemnaker Tindak Tegas Pihak yang Terlibat dalam Penempatan PMI Ilegal

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 18:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka. Hal tersebut dia ungkapkan pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta, Senin (24/1).
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan pihaknya tidak segan-segan menindak secara hukum orang-orang yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau unprosedural. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai 1 DPR RI, Jakarta.

"Kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut izinnya. Siapa pun yang menempatkan PMI secara unprosedural kami laporkan kepada kepolisian. Kami dampingi para korban untuk melapor kepada kepolisian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Kendati demikian, Ida mengatakan penyelesaian masalah PMI ilegal tidak cukup jika hanya dengan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Penegakan hukum juga harus dilakukan di negara penempatan. Ida pun menyatakan telah mendorong negara-negara penempatan untuk menindak majikan atau agency yang terlibat.

"Misalnya di negara penempatan Malaysia. Ini jangan sampai ada celah bagi majikan atau agency di Malaysia untuk melakukan pembiaran terhadap penempatan secara ilegal. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum di negara penempatan," tegasnya.

Menurutnya, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI tersebut diterima dan dipekerjakan. Untuk itu, pemerintah di negara penempatan juga harus melakukan hukuman terhadap majikan atau agency yang melakukan pembiaran terhadap penempatan secara ilegal.

"Alhamdulillah terkait ini ada kesepakatan dengan menteri KSM Malaysia untuk menjaga. Di Indonesia dijaga oleh kami, di Malaysia juga dijaga oleh Menteri KSM. Kami juga meminta agar dijaga juga oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia," ucapnya.

Selain kepada Pemerintah Malaysia, Ida mengatakan pihaknya juga mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. Ia mendorong agar Pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberikan visa ziarah atau kunjungan bagi PMI.

"Kami meminta betul bahwa visa ziarah itu sumber terjadinya penempatan secara unprosedural. Mereka dengan visa ziarah, visa kunjungan mengkonversi menjadi visa pekerja. Ini menyulitkan pendataan, pemantauan, dan menyuburkan penempatan secara unprosedural," pungkasnya.

(akn/ega)