Menaker Bertemu Mendagri Malaysia Bahas Perlindungan PMI

Dea Duta Aulia - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 17:29 WIB
Menaker bertemu dengan Mendagri Malaysia.
Foto: dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas mengenai skema perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik atau Pekerja Rumah Tangga di Malaysia.

"Semua pihak perlu memastikan bahwa skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja pada rumah tangga," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).

Ia juga mengatakan, One Channel System (sistem satu kanal) ini akan menekan secara signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai prosedur.

"Penempatan satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan, dan dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," jelasnya.

Ida menegaskan, memberikan perlindungan terhadap PMI adalah hal utama yang diperhatikan dalam proses penempatan para pekerja migran. Ia juga mengingatkan, para PMI harus memiliki kompetensi sebelum berangkat ke luar negeri. Sebab PMI yang ingin bekerja di luar negeri tidak boleh berangkat jika tak memiliki kompetensi memadai.

"Sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, PMI tak boleh berangkat ke luar negeri kalau tidak memiliki kompetensi," ujarnya.

Ia melanjutkan, kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI dan harus diimplementasikan oleh seluruh pihak. Sebab dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga tingkat desa, dan pihak swasta memiliki peran masing-masing. Ia juga mengajak agar semua elemen tersebut saling bersinergi.

"Semua pihak terus bersinergi dari pusat hingga satuan terkecil untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut guna meningkatkan kompetensi masyarakat yang menjadi calon PMI," kata Menaker Ida Fauziyah.

Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan kerja sama pengawasan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah dan mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan pekerja migran.

"Pemerintah RI juga mendorong dilakukannya kerja sama investigasi dan penindakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan PMI non-prosedural, baik pelaku di Malaysia maupun pelaku di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin mengatakan, Pemerintah Malaysia meminta isu perlindungan PMI sektor domestik harus dapat perhatian serius karena berpotensi terjadinya pelanggaran kemanusiaan.

Ia mengatakan, PMI harus memiliki paspor khusus jika ingin bekerja di Malaysia. Sebab Pemerintah Malaysia saat ini sedang mengembangkan sistem e-Locker bagi para pekerja asing yang akan bekerja di negeri Jiran.

"Sistem ini akan memberikan layanan perlindungan yang baik bagi PMI," pungkas Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin.

(prf/ega)