Inmendagri PPKM Terbaru Jawa Bali Sampai 31 Januari, Ini Isi Aturannya

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 10:59 WIB
Inmendagri PPKM Terbaru Jawa Bali Sampai 31 Januari, Ini Isinya
Inmendagri PPKM Terbaru Jawa Bali Sampai 31 Januari, Ini Isinya (Foto: Infografis detikcom/Denny)
Jakarta -

Inmendagri PPKM terbaru kembali diterbitkan seiring diperpanjangnya PPKM di Jawa dan Bali. PPKM Jawa Bali diperpanjang mulai hari ini, 25 Januari hingga 31 Januari mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Inmendagri terbaru yaitu Inmendagri Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali. Inmendagri ini dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian pada 24 Januari 2022.

Dalam aturan tersebut, jumlah daerah yang kini berada di level 1 bertambah. Sementara untuk level 2 menurun dan level 3 tetap dengan 1 daerah.

"Pada pengaturan PPKM Jawa-Bali, menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 1 dari 47 daerah menjadi 52 daerah. Sedangkan daerah pada level 2 mengalami penurunan dari 80 daerah menjadi 75 daerah, begitu juga dengan level 3 tetap 1 daerah," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, dalam keterangannya.

Berikut rangkuman soal isi Inmendagri PPKM terbaru di Jawa Bali:

Inmendagri PPKM Terbaru: Daerah PPKM Level 1

Dalam Inmendagri No 05 Tahun 2022, daerah dengan PPKM level 1 bertambah menjadi 52, di mana sebelumnya hanya 47 daerah. Berikut daftarnya:

  1. Jawa Barat: Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis.
  2. Jawa Tengah: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Demak.
  3. Jawa Timur: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro.

Inmendagri PPKM Terbaru: PPKM Level 2 dan 3

Level 2

  1. DKI Jakarta: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  2. Banten: Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang
  3. Jawa Barat: Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut
  4. Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Batang
  5. DIY: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul
  6. Jawa Timur: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan; dan
  7. Bali: Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

Level 3

  1. Jawa Timur: Kabupaten Pamekasan

Inmendagri PPKM Terbaru: Aturan PPKM Level 1

Merujuk pada Inmendagri No 05 tahun 2022, berikut aturan PPKM level 1 di Jawa dan Bali:

  1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh sesuai aturan yang berlaku.
  2. Perkantoran sektor non esensial diizinkan WFO maksimal 75% bagi pegawai yang telah divaksin dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  3. Pasar rakyat menjual non kebutuhan sehari-hari beroperasi 100%.
  4. Tempat ibadah buka dengan kapasitas maksimal 75%
  5. Fasilitas umum (area publik, taman, tempat wisata dan area publik lain), diizinkan buka dengan kapasitas 75%, anak di bawah 12 tahun boleh masuk dengan didampingi orang tua dan penerapan ganjil-genap mulai Jumat pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00.
  6. Kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan maksimal 75%
  7. Pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan maksimal 75%
  8. Resepsi pernikahan diperbolehkan maksimal 75%
  9. Kegiatan makan dan minum diatur dengan ketentuan:
    a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai Pukul 22.00 waktu setempat, maksimal pengunjung makan 75% kapasitas
    b. restoran/rumah makan, kafe diizinkan buka sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 75% dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi
    c. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dengan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 75%, dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  10. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat, dengan ketentuan:
    a. anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua
    b. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing
    c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi
  11. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan:
    a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi
    b. kapasitas maksimal 70% dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk
    c. anak usia di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua
    d. restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 75%, waktu makan maksimal 60 menit

Informasi selengkapnya soal aturan di daerah level 2 dan 3 yang tertuang dalam Inmendagri PPKM terbaru di Jawa Bali juga dapat dilihat di halaman selanjutnya.