Lagi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 11:12 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini diajukan oleh Dr Ir Priyanto SH MH MM CLA CIRP CTLC dengan alasan UU HPP cacat formal.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian petitum Priyanto dalam permohonan yang dilansir website MK, Senin (24/1/2022).

Alasan Priyanto karena UU HHP tidak memenuhi standar baku dan bertentangan dengan UUD 1945. UU HHP mengandung makna UU baru. Namun, dalam batang tubuhnya, terdapat perubahan UU terkait. Oleh sebab itu, format di atas bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"UU HHP tidak hanya mengatur hal baru, tetapi juga melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai," tutur Priyanto.

Di sisi lain, Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan sebuah UU harus dibuat berdasarkan asas:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

"Asas-asas tersebut bersifat kumulatif, yang berarti harus dipenuhi keseluruhannya. Tidak dipenuhinya salah satu asas akan menyebabkan pembentukan undang-undang melanggar ketentuan Pasal 5 UU PPP," bebernya.

Priyanto menyatakan pembentukan UU HPP telah mengabaikan asas kejelasan rumusan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian. Apakah UU HPP merupakan UU baru atau UU perubahan.

"Apabila UU HPP dibentuk dalam rangka untuk melakukan kodifikasi maka metode yang diambil sesuai UU PPP adalah membuat UU baru yang memuat semua materi dari UU yang terkait dengan pajak. Kemudian mencabut semua UU yang terkait pajak sehingga tidak ada lagi UU lain yang berhubungan dengan pajak, sebab UU itu telah dilebur menjadi satu UU," ucap Priyanto.

"UU HPP sesuai dengan judulnya dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi ketentuan dalam bidang pajak, namun cara yang ditempuh adalah keliru dan tidak taat asas," sambung Priyanto.

Sebelumnya, seorang dosen, Muhtar Said, mengajukan uji formal UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke MK. Muhtar menilai UU itu cacat formil sehingga harus diperbaiki maksimal 2 tahun sejak MK memutuskannya.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan'," demikian permohonan Muhtar.

Muhtar sehari-hari merupakan dosen hukum tata negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Jakarta. Selain itu, dia mengajar hukum administrasi negara. Menurutnya, proses pembentukan UU Nomor 7/2021 tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundangan. Namun proses pembentukan UU Nomor 7/2021 yang mengusung proses omnibus law dinilai tidak sesuai dengan UU 12/2011.

"Proses pembentukan omnibus law tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh pemohon kepada peserta didiknya, in casu mahasiswa/i di kampus. Di sisi lain, pemohon mengajar prosedur pembentukan UU sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011," ujarnya

Simak juga 'Sri Mulyani Sebut APBN 2022 Defisit Rp 868 Triliun atau 4,85% dari PDB':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)