PKS Sebut RUU Ibu Kota Negara Dibahas Kilat: Ada Apa Ini?

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 16:18 WIB
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Rahel/detikcom)
Jakarta -

PKS mewanti-wanti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) harus dilakukan dengan saksama. Sebab, RUU IKN dinilai dibahas secara kilat.

"Pertama, ini RUU fundamental. Mesti dibahas dengan saksama karena dampaknya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, targetnya selesai pada Januari 2022 ini. RUU Kilat," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (16/1/2022).

Pasalnya, kata dia, Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN baru dibentuk pada 7 Desember 2021. Dia menyebut kemungkinan besar nasib RUU IKN bakal tak jauh berbeda seperti Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak memenuhi syarat formil lantaran bermasalah dalam proses pembentukannya.

"Pansus disahkan awal Desember 2021 dan kurang dari dua bulan ingin disahkan. Besar peluang di-judicial review seperti UU Ciptaker," tambahnya.

Lantas, dia heran atas pembahasan RUU IKN yang terkesan terburu-buru. Dia mempertanyakan motif ketergesaan dari pembentukan RUU tersebut.

"Dan ketiga, kita perlu bertanya ada apa dengan ketergesaan ini?" lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pihaknya cukup hati-hati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dia menyebut pembahasan RUU IKN berjalan secara intensif, bahkan saat DPR sedang reses pada akhir tahun lalu.

"Memang (pembentukan) Pansus tanggal 7 Desember, tapi Pansus walaupun reses tetap kerja bahas RUU yang disepakati DPR dan Pemerintah. Bahwa ada bolak-balik substansi dibahas mekanismenya begitu. Ketika harus balik ke Panja, gitu, ya balik ke Panja," kata Sufmi Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Menurut dia, mekanisme pembahasan RUU IKN tak ada masalah sejauh ini. Dia menyebut RUU IKN dibahas dengan cukup hati-hati.

"Bahwa kemudian itu terjadi demikian ya memang mekanisme begitu untuk dicari solusi terhadap kebuntuan-kebuntuan yang ada dan saya lihat alhamdulillah pembahasan lancar," kata Ketua Harian DPP Gerindra itu.

Simak juga 'Jokowi Berencana Serahkan Surpres RUU Ibu Kota Baru ke DPR':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/dhn)