Gubernur Bengkulu Jamin 40 Persen Dana Desa Buat Program BLT

Hery Supandi - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 10:08 WIB
Gubernur Bengkulu mewanti-wanti dana desa 40 persen buat BLT
Gubernur Bengkulu mewanti-wanti dana desa 40 persen buat BLT. (Hery Supandi/detikcom)
Bengkulu -

Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah mewanti-wanti kewilayahan untuk mengalokasikan 40 persen dana desa untuk Bantuan Tunai Langsung (BLT). Desa yang bandel akan dialihkan anggarannya untuk desa lain.

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen Dana Desa diperuntukkan untuk BLT. Sebanyak 30 persennya untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

"Saya ingatkan betul terutama dana desa pastikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai, kalau tidak dialokasikan nanti akan diambil alih oleh Bupati dipindahkan ke desa lain. Kalau Kabupaten tidak patuh, Gubernur akan ambil alih, saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu," kata Rohidin saat dimintai konfirmasi Senin (24/1/2022).

Data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, realisasi TKDD Provinsi Bengkulu mencapai 100 persen dengan realisasi Rp 10 triliun lebih.

Untuk meningkatkan roda perekonomian Bengkulu, Rohidin mengatakan, akan terus meningkatkan neraca ekspor Bengkulu. Selama ini ekspor Bengkulu banyak terbukukan melalui Lampung dan Palembang karena dokumen ekspor yang tidak siap.

"Kalaupun belum bisa melalui pintu Bengkulu, tetap Lampung dan Palembang, tetapi pencatatannya itu melalui ekspor kita, nanti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu," kata Rohidin.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan menghimbau tidak hanya instansi vertikal tetapi juga Pemda agar melakukan penyerapan anggaran di awal agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Menurutnya mulai dari tahun 2017 penyerapan dilakukan di akhir tahun dengan rata-rata 40 persen.

"Jika bisa dilakukan di awal, multiplier effect dari APBN dan APBD dirasakan oleh masyarakat sehingga ekonominya diharapkan lebih baik lagi. Walaupun di 2 tahun terakhir ini kita baik ya, di tahun 2020 walaupun kita terkontraksi 0,02 persen, kita terbaik se Sumatera, di 2021 mungkin kita positif antara 2 - 3 persen, mudah-mudahan di triwulan pertama ini penyerapan minimal mencapai 30 persen," jelas Syarwan.

Simak juga 'Jokowi Fokuskan APBN 2022 untuk 6 Kebijakan: COVID hingga Infrastruktur':

[Gambas:Video 20detik]

(mud/mud)