Klarifikasi PKS Tak Mau Dikaitkan Heboh 'Macan Mengeong' Edy Mulyadi

Klarifikasi PKS Tak Mau Dikaitkan Heboh 'Macan Mengeong' Edy Mulyadi

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 23 Jan 2022 21:11 WIB
Edy Mulyadi sebut Prabowo Subianto Macan Jadi Mengeong
Edy Mulyadi Sebut Prabowo Subianto 'Macan Jadi Meong'. (Youtube/MimbarTube)
Jakarta -

Seorang pria bernama Edy Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam video yang beredar, Edy Mulyadi tengah membicarakan wacana pemindahan ibu kota baru. Dia diduga menghina Prabowo Subianto dengan sebutan 'macan yang jadi mengeong'.

"Masa, Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti, sih? Jenderal bintang 3. Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. ini bicara soal kedaulatan negara, Bos. Gila. Geblek-nya kelewatan gitu, lho. Ini mereka tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia," teriak Edy dalam video itu.

Dia juga menyebut politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, memiliki sejumlah lahan di lokasi proyek ibu kota baru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Halo, Prabowo? Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa, itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan adik kamu punya lahan di sana," imbuhnya.

Sebelumnya, Edy memang sedang membicarakan terkait pengembang di proyek ibu kota baru. Menurutnya, pengembang di sana dikuasai asing.

ADVERTISEMENT

"Jadi pertanyaannya coba, 1, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang membangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari mana? Purwokerto, Banyumas? Dari Cina, Bos. Pengembang-pengembang China yang melakukan pembangunan di sana. Mereka nggak masalah rugi, kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana, siapa? Warga RRC tinggal di sana," kata Edy dengan nada tinggi.

Dilaporkan Atas Dugaan Ujaran Kebencian

DPD Gerindra Sulut kemudian melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara (Sulut). Mereka merasa tidak terima atas pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap menghina ketum mereka.

"Iya, Pak Prabowo Subianto ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang," ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Conny Lolyta Rumondor saat dimintai konfirmasi, Sabtu (22/1/2022).

Laporan itu terdaftar dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT. Edy Mulyadi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022.

Simak terkait pelaporan terhadap Edy Mulyadi di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Awal Pernyataan Edy Mulyadi Sebut Prabowo 'Macan Mengeong'':

[Gambas:Video 20detik]



Polisi Selidiki Pelaporan terhadap Edy

Pelaporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast. Jules menyebut pelaporan itu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

"Iya memang benar di SPKT Polda Sulut telah dilaporkan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial atas nama Saudara EM," kata Jules saat dimintai konfirmasi, Minggu (23/1/2022).

Menurutnya, pelaporan itu diterima polisi pada Sabtu (22/1) lalu. Kasus tersebut kini sedang diselidiki lebih lanjut.

"Saat ini Polda Sulut baru menerima Laporan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, hal ini sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT tanggal 22 Januari 2022. Tentunya langkah kita selanjutnya akan mulai dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu," ujar Julius.

Gerindra Bantah Pernyataan Edy

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menyebut pernyataan Edy Mulyadi merupakan fitnah. Meski begitu, dia memastikan Prabowo tak akan 'baper' dengan pernyataan itu.

"Terkait pernyataan Edy Mulyadi dan Faisal Basri sepertinya Pak Prabowo nggak akan marah dan biasanya beliau memaafkan orang yang memfitnah beliau. Itulah standar moral dan akhlak beliau, yang nggak pernah baper difitnah karena waktu yang akan membuktikan bahwa apa pun yang beliau lakukan adalah semata-mata demi Merah Putih," kata Habiburokhman saat dihubungi, Minggu (23/1/2022).

Habiburokhman juga membantah tuduhan soal Prabowo dapat 'rezeki' terkait pemindahan ibu kota baru. Habib menepis bahwa Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo mendapat keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

"Soal IKN yang jelas tidak benar bahwa Pak Prabowo atau adiknya, Pak Hashim, mengambil keuntungan pribadi. Itu tuduhan yang ugal-ugalan," ujarnya.

"Statement Edy Mulyadi dan Faisal Basri mengandung kritikan dan sekaligus fitnah keji yang disampaikan tanpa terlebih dahulu tabayun. Untuk kritikan, kami berterima kasih dan akan menjadi referensi bagi kami dalam menentukan langkah politik, tetapi soal fitnah itu urusan mereka dengan Allah SWT," sambungnya.

Simak klarifikasi PKS di halaman berikutnya.

Klarifikasi PKS

PKS merespons ramainya sorotan kepada sosok Edy Mulyadi yang dikaitkan dengan partai oranye itu. Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengklarifikasi Edy sudah tak aktif lagi di struktur PKS. Menurutnya, Edy pernah menjadi caleg PKS, tetapi tak aktif lagi setelah penyelenggaraan Pemilu hingga kini.

"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri dalam keterangan resmi, Minggu (23/1/2022).

Diketahui sebelumnya Edy Mulyadi berbicara terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan ibu kota baru disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai dengan tugas dan wewenang anggota DPR RI.

"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ujarnya.

Dia berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.

"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," katanya.

Halaman 2 dari 3
(fca/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads