Sandi 'Upeti' Samarkan Suap di Kasus Hakim-Panitera Pengganti PN Surabaya

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 23:57 WIB
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan konstruksi perkara kasus suap di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam kasus ini, KPK menyebut terjadi kerja sama antartersangka untuk membuat PT SGP diputus bubar oleh PN Surabaya.

"Tersangka IIH (Itong Isnaini Hidayat) selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP," ucap Nawawi dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dalam kasus tersebut, PT SGP diwakili oleh pengacara Hendro Kasiono (HK), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hendro meminta agar pihak PT SGP menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkera.

"Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung," katanya.

Tersangka Hendro menemui tersangka Hamdan, selaku panitera pengganti di PN Surabaya. Hendro meminta hakim memutus perkara sesuai dengan keinginannya.

"Untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, tersangka HK diduga berulang kali menjalin komunikasi diantaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka HD dengan menggunakan istilah 'upeti' untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang," ucapnya.

"Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka HK dan tersangka HD, diduga selalu dilaporkan oleh tersangka HD kepada tersangka IIH," ujarnya.

Tersangka Hendro ingin agar PT SGP dinyatakan dibubarkan untuk mendapatkan uang dari nilai aset.

"Putusan yang diinginkan oleh tersangka HK di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar," ucapnya.

Panitera pengganti Hamdan menyampaikan keinginan tersebut kepada hakim Itong. Hakim Itong menyanggupi asal ada imbalan sejumlah uang.

"Sekitar bulan Januari 2022, tersangka IIH menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka HD untuk menyampaikan kepada tersangka HK supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya," ucapnya.

"Tersangka HD segera menyampaikan permintaan tersangka IIH kepada tersangka HK dan pada tanggal 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh tersangka HK kepada tersangka HD sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi tersangka IIH," kata Nawawi.

KPK merasa hakim Itong tidak hanya terlibat kasus suap di satu perkara. Ada kemungkinan dia juga bermain di perkara lain.

"KPK menduga tersangka IIH juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," katanya.

(azh/aik)