Ucapan Arteria soal 'Ganti Kajati Berbahasa Sunda' Kebal Hukum

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 18:07 WIB
Mobil BMW tipe SUV X5 milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari disita Kejaksaan Agung (Kejagung).
Anggota Komisi III Arteria Dahlan (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III Fraksi PDIP DPR, Arteria Dahlan, menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya soal 'ganti Kajati berbahasa Sunda'. Meski sudah meminta maaf, Arteria sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh Majelis Adat Sunda. Tapi apakah ujaran Arteria ini bisa diproses hukum?

Jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataannya di dalam rapat.

Hal ini diatur dalam Pasal 224. Anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan saat rapat di DPR atau di luar rapat yang berkaitan dengan tugas DPR. Selain itu, anggota DPR tidak bisa di-PAW karena pernyataannya di dalam rapat. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 224

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, pernyataan Arteria dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung yang menuai kontroversi tersebut 'kebal hukum'.

Lihat juga video 'Arteria ke Masyarakat Sunda: Maaf, Tidak Ada Maksud untuk Rasis':

[Gambas:Video 20detik]