.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai kondisi ketahanan kesehatan global akibat krisis COVID-19. Jokowi mengatakan saat ini belum ada solusi permanen ketika dunia menghadapi permasalahan kesehatan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri World Economic Forum yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/1/2022). Jokowi menyinggung peran WHO yang belum mencakup banyak hal.
"Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini, krisis COVID-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara dan kolaborasi saat ini seperti Covax Facility hanyalah solusi sesaat. Dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Oleh karena itu, ke depan kita perlu solusi yang permanen agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga," ujar Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia. Dia mencontohkan badan dunia semacam IMF di sektor keuangan.
Badan dunia di bidang kesehatan itu nantinya bakal menggalang sumber daya kesehatan antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, hingga pembelian alat kesehatan.
"Kemudian juga merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama, memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal antara lain pengelolaan hak paten, akses-akses terhadap teknologi investasi di alat kesehatan dan obat-obatan dan lain-lain.
Jokowi menjelaskan arsitektur baru sistem kesehatan dunia itu membutuhkan biaya bersama. Namun, kata Jokowi, biayanya itu jauh lebih kecil dibanding kerugian dunia saat kerapuhan sistem kesehatan global saat menghadapi pandemi COVID-19.
"Seharusnya negara maju tidak keberatan untuk mendukung inisiasi bersama ini. Dan tentu saja G20 akan sangat berperan sekali dalam menggerakkan pembangunan arsitektur ketahanan kesehatan global ini. artinya dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama di G20 terlebih dahulu," ujar Jokowi.
(knv/imk)
