Koordinasi dengan KPK

Jaksa Agung: Perkara Garuda Naik Penyidikan!

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 17:34 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Dok. Tangkapan layar)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kasus dugaan korupsi dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia naik ke tingkat penyidikan. Kejagung akan terus mencari bukti terkait kasus tersebut.

"Perkara PT Garuda yang beberapa hari lalu Menteri BUMN datang ke sini. Kami sedang menangani perkara ini dan hari ini kita naikkan menjadi penyidikan umum," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022).

Burhanuddin mengatakan tahap pertama Kejagung akan mengusut dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600. Namun ia mengatakan ada kemungkinan untuk mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jenis lainnya di Garuda.

"Kita pun tidak sampai di situ saja, ada beberapa pengadaan kontrak pinjam atau apapun nanti kita masih akan kembangkan, mulai dari ATR, Bombardir, kemudian Airbus, Boeing, dan Rolls Royce kita akan kembangkan, kita akan tuntaskan," katanya.

Burhanuddin mengatakan setiap penanganan terkait kasus Garuda akan dikoordinasikan dengan KPK. Hal itu mencegah adanya tumpang tindih dalam pengusutan perkara.

"Kami nanti akan koordinasi dengan KPK, karena KPK ada beberapa yang telah tuntas di KPK kita akan selalu koordinasi agar tidak terjadi nebis in idem," imbuhnya.

Lebih lanjut Jampidsus Febri Adriansyah menjelaskan terkait terungkapnya nama Emirsyah Satar yang merupakan mantan Dirut PT Garuda Indonesia yang diketahui telah diproses hukum dan tengah menjalani hukuman. Febrie mengatakan kasus tersebut diduga terjadi saat masa kepemimpinan Emirsyah.

"ES telah diproses oleh KPK dan sekarang juga masih menjalani hukuman, tetapi ada kerugian yang masih terjadi di Garuda. Oleh sebab itu, Jaksa Agung perintahkan kepada kami untuk melakukan penyidikan dalam proses melihat secara jelas tadi di penyidikan siapa yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK, dan bagaimana kerugian ini bisa kita upayakan untuk bisa dikejar untuk bisa kita tutupi, sehingga ini tentunya memudahkan langkah penyidik di Pidsus karena telah dilakukan oleh KPK terlebih dahulu, baik dari alat bukti maupun konstruksi pembuktian mungkin telah ada di KPK," ujarnya.

Saat ini pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR Garuda. Namun ia mengindikasikan kerugian negara dalam kasus tersebut diindikasikan Rp 3,6 triliun.

"Untuk kerugiannya tentunya tidak bisa kami sampaikan secara detail, karena ini tetap akan dilakukan oleh rekan-rekan auditor. Tetapi kerugian cukup besar seperti contohnya, untuk pengadaan sewa saja ini indikasinya sampai sebesar Rp 3,6 triliun, sehingga cara pandang penyidik di Kejagung ini sekaligus mengupayakan bagaimana kerugian yang telah terjadi di Garuda akan kita upayakan pemulihannya," ujar Febrie.

Simak Video 'Erick soal Adanya Dugaan Korupsi Pesawat Lain: Dimungkinkan':

[Gambas:Video 20detik]