Kuasa Hukum Angkat Bicara soal Emirsyah Satar di Penyelidikan Kasus Garuda

Mulia Budi - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 17:38 WIB
Konferensi Pers Kuasa hukum Emirsyah, Afrian Bondjol
Foto: Mulia Budi/detikcom
Jakarta -

Nama Emirsyah Satar dimunculkan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Kuasa hukum Emirsyah, Afrian Bondjol, lantas memberikan penjelasan.

"Selama menjalankan pengabdiannya menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, klien kami selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, ditandai dengan adanya analisa/kajian serta pembahasan Business Plan, Business Model, dan Feasibility Studies sebelum melakukan transaksi dan/atau Corporate Action dilakukan dan dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan telah mempertimbangkan risiko usaha serta membangun dan menjalankan manajemen risiko secara terpadu," ujar Afrian dalam konferensi pers di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022).

Mengenai proses pengadaan pesawat ATR 72-600 disebut Afrian awalnya dilakukan oleh PT Citilink Indonesia. Lalu pengadaan itu dialihkan ke PT Garuda Indonesia dengan alasan pihak ATR dan lessor meminta jaminan kepada Garuda.

Afrian mengklaim Emirsyah Satar selama memimpin Garuda selalu mengikuti aturan. Dia menepis pula tentang pengadaan itu yang membuat Garuda rugi.

"Bahwa terkait pemberitaan yang menyatakan biaya sewa leasing pesawat tersebut merugikan. Pada kenyataannya, satu tahun setelah klien kami selesai bertugas di Garuda, yaitu tahun 2015 dan 2016, PT Garuda Indonesia (Tbk) berhasil meraih keuntungan USD 71 juta di tahun 2015 dan USD 59 juta di tahun 2016 dengan menggunakan skema sewa leasing pesawat," ucapnya.

"Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada bulan Desember 2014 saat klien kami selesai menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, utang Garuda sebesar USD 2,2 miliar. Kemudian posisi utang pada Desember 2015, satu tahun setelah klien kami selesai menjabat adalah USD 2,3 miliar. Sedangkan posisi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada September 2021 adalah sebesar USD 13 miliar sehingga dapat kita nilai bahwa utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah klien kami selesai menjabat meningkat 6 kali lipat dari USD 2,2 miliar (atau Rp 30 triliun) menjadi USD 13 miliar (atau Rp 188 triliun)," imbuhnya.

Oleh karena perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, dia berharap nama kliennya tidak lebih dulu dibawa-bawa. Namun Afrian menyinggung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang membawa kasus ini Kejagung sehingga menimbulkan kegaduhan.

"Kami sangat mengapresiasi sikap dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Jaksa Agung, atas pernyataan dari beliau yang tidak serta-merta menyatakan bahwa kasus ini adalah perkara korupsi namun bisa saja merupakan kelalaian bisnis atau risiko bisnis. Hal ini menegaskan sikap Kejaksaan Agung yang netral dan dapat dijadikan contoh dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia," ucap Afrian.

"Yang hanya ingin saya sampaikan terkait dengan pemberitaan Minggu lalu seorang menteri pejabat publik, bawa laporan hasil audit investigasi adanya indikasi kemahalan itu yang sangat kami sayangkan dibawa ke lembaga penegak hukum. Saya tekankan tindakan-tindakan pejabat publik seperti Pak Erick itu yang sangat disayangkan, dan tadi ya sudahlah ini pembelajaran semoga ke depannya tidak ada lagi. Kalau memang ada tindak pidana korupsi ya proses saja tanpa harus membuat gaduh, ini bukan bahasa saya tapi faktanya kan jadi ramai karena Pak Erick yang bawa bukan Afrian Bondjol yang bawa gitu kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap nama Emirsyah Satar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Emirsyah Satar merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

"Iya, Emirsyah Satar," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022). Febrie menjawab pertanyaan tentang berinisial ES yang sebelumnya diungkap Jaksa Agung terkait penyelidikan kasus Garuda.

(dhn/yld)