Calon Ibu Kota Baru Diberi Nama 'Nusantara', Ini Alasan dan Kontroversinya

Jakarta -

Calon ibu kota baru diketahui bernama Nusantara. Keputusan tersebut berdasarkan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditetapkan dalam UU IKN.

Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai calon ibu kota baru, simak rangkuman berikut ini.

Calon Ibu Kota Baru Diberi Nama 'Nusantara': Ini Alasannya

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan calon ibu kota baru diberi nama 'Nusantara'. Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Jokowi pada Jumat (14/1) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,"kata Suharso saat rapat bersama Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).

Suharso membeberkan alasan dipilihnya nama Nusantara. Menurutnya, nama Nusantara lantaran sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama tersebut menggambarkan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," ujarnya.

Sebelumnya, Suharso menjelaskan terpilihnya nama calon ibu kota baru merupakan hasil konsultasi dengan ahli bahasa hingga ahli sejarah. Suharso menyebut saat itu ada lebih dari 80 nama yang muncul sebagai usulan berdasarkan pembicaraan dengan para ahli.

Berikut adalah sejumlah nama yang diusulkan menjadi nama ibu kota baru:

Negara Jaya
Nusantara Jaya
Nusa Karya
Nusa Jaya
Pertiwipura
Warnapura
Cakrawalapura
Kertanegara dan lain sebagainya

Calon Ibu Kota Baru Diberi Nama 'Nusantara': Dikritik Fadli Zon

Anggota Komisi I Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengkritik keputusan pemerintah dan Panja DPR RI yang sepakat ibu kota baru diberi nama Nusantara. Fadli Zon mengusulkan agar pemberian nama calon ibu kota baru mengikuti nama kepala negara, yakni Jokowi.

Usulan itu disampaikan oleh Fadli Zon lewat akun Twitternya @fadlizon pada Selasa (18/1/2022). Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok.

"Nusantara kurang cocok jadi nama Ibu Kota baru," kata Fadli Zon seperti dilihat detikcom di akun Twitternya @fadlizon.

Fadli Zon memberikan usul agar nama calon ibu kota baru diambil dari nama presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan. Dia mengusulkan IKN dinamai Jokowi.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," ujarnya

Fraksi PKS juga mengkritik nama calon Ibu Kota baru. Simak halaman berikutnya.

Calon Ibu Kota Baru Diberi Nama 'Nusantara': Dikritik Fraksi PKS

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS, Ecky Awal mengkritik penggunaan nama Nusantara. Ecky menitikberatkan soal makna Nusantara.

Ia mengingatkan bahwa kata 'Nusantara' berasal dari kitab Negarakertagama. Kritik itu disampaikan dalam rapat Pansus RUU IKN bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ada di mana kata Nusantara itu? Saya minta pemerintah jelaskan itu. Saya sudah ingatkan, sebetulnya, terkait historis itu, Nusantara itu adanya Negarakertagama. Apa maknanya? Itu perdebatan diartikan nama itu, bapak-bapak baca itu perdebatan terkait itu, dan saya sudah baca sebagian dari risalah BPUPKI dan sebagian dari risalah PPKI, termasuk sebagian risalah konstituante," ujarnya.

Selain itu, PKS juga menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan rancangan undang-undang ibu kota negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. PKS beralasan pemindahan ibu kota akan membebankan keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi.

"Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih, masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah," kata anggota Fraksi PKS Hamid Noor Yasin dalam interupsi di rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Halaman 1 2

Selanjutnya