Dirut-Presdir PT DNK Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 21:45 WIB
Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Menhan Prabowo meresmikan patung Presiden ke-1 Sukarno atau Bung Karno di Gedung Kementerian Pertahanan.
Gedung Kementerian Pertahanan (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021. Ada dua petinggi PT Dini Nusa Kusuma (DNK) yang diperiksa Kejagung.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (18/1/2022).

Kedua saksi yang diperiksa adalah SW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma dan juga Tim Ahli Kementerian Pertahanan. Selain SW, AW pun diperiksa selaku Presiden Direktur PT. Dini Nusa Kusuma.

Dalam kasus ini, PT DNK merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan Satelit atau menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit tertentu.

Sebelumnya, pada Senin (17/1), Kejagung telah terlebih dulu memeriksa 3 orang saksi dari pihak PT DNK. Ketiganya adalah PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma, RACS selaku Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma, dan AK selaku General Manager PT Dini Nusa Kusuma.

Selain itu, penyidik Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak Kementerian Pertahanan.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

(yld/aik)