Sidang Perdana Tersangka Perintang Kasus LPEI Bakal Digelar 25 Januari

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 20:32 WIB
Ilustrasi sidang
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Tersangka Didit Wijayanto Wijaya bakal segera disidang dalam kasus dugaan pidana merintangi penyidikan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2013-2019. Didit akan segera menjalani sidang dakwaan pada 25 Januari mendatang.

"Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan penetapan hari sidang terhadap Terdakwa Didit Wijayanto Wijaya pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, pukul 10:00 WIB," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

Selain itu, hakim PN Jakpus telah menetapkan agar terdakwa Didit ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Dalam kasus ini, tersangka Didit Wijayanto Wijaya selaku advokat yang bertindak atas nama pemberi kuasa 7 orang saksi telah menganjurkan atau mempengaruhi dan mengarahkan 7 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi pada saat diperiksa oleh tim penyidik dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan tersangka itu dinilai menyulitkan serta merintangi penanganan dan penyelesaian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

Didit disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau kedua, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Sebelumnya, tersangka Didit juga mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidik Kejaksaan Agung. Ia meminta agar penyidikan hingga penahanannya dinyatakan tidak sah.

Pengacara Didit, Antoni Silo mengatakan pihaknya mempermasalahkan proses penyidikan dan penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, proses tersebut tidak memenuhi syarat formil.

"Tentang syarat-syarat penyidikan, ditetapkan tersangka, syarat kenapa ditahan, kami lihat seluruh syarat formil tidak dipenuhi oleh termohon dalam hal ini penyidik Kejaksaan," kata Antoni di PN Jaksel.

Oleh sebab itu, Antoni mengatakan pihaknya meminta hakim untuk menyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan serta penetapan tersangka dan penahanan tidak memenuhi syarat.

"Pokok permohonan kami meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penyidikan yang dilakukan terhadap Didit. Karena penyidikan tidak sah tentu penetapan tersangka juga tidak memenuhi syarat oleh karenanya penahanannya juga tidak sah," tuturnya.

(yld/isa)