Tersangka Perintang Kasus LPEI Minta Penyidikan-Penahanannya Dibatalkan

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 13:18 WIB
Sidang Tersangka Perintang Kasus LPEI Didit Wijayanto Wijaya
Sidang praperadilan tersangka perintangan penyidikan kasus LPEI, Didit Wijayanto Wijaya (Foto: Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Didit Wijayanto Wijaya atau DWW, tersangka kasus perintangan penyidikan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjalani sidang praperdilan. Dalam permohonannya DWW meminta hakim menyatakan penahanannya tidak sah.

Sidang dilakukan di ruang 1, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Senin (17/1/2022). DWW diwakili oleh kuasa hukumnya Antoni Silo, hadir pula perwakilan dari jampidsus Kejaksaan Agung RI.

Dalam persidangan, berkas permohonan praperadilan dan jawaban dari Kejagung dianggap dibacakan. Sehingga sidang berlanjut pada tahap selanjutnya yang dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ditemui di luar persidangan, Antoni Silo mengatakan pihanya mempermasalahkan proses penyidikan dan penahanan terhadap DWW. Menurutnya, proses tersebut tidak memenuhi syarat formil.

"Tentang syarat-syarat penyidikan, ditetapkan tersangka, syarat kenapa ditahan, kami lihat seluruh syarat formil tidak dipenuhi oleh termohon dalam hal ini penyidik Kejaksaan," kata Antoni.

Oleh sebab itu, Antoni mengatakan pihaknya meminta hakim untuk menyatakan tida sahnya penyidikan yang dilakukan. Serta penetapan tersangka dan penahanan tidak memenuhi syarat.

"Pokok permohonan kami meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penyidikan yang dilakukan terhadap Didit. Karena penyidikan tidak sah tentu penetapan tersangka juga tidak memenuhi syarat oleh karenanya penahananya juga tidak sah," tuturnya.

Antoni juga mengatakan pihaknya telah meminta pada hakim untuk menampilkan 7 orang klien DWW sebagai saksi. Sebab menurutnya, 7 orang itulah yang dapat menjadi saksi kunci apakah DWW menghalangi proses penyidikan dalam kasus LPEI.

"Tuduhan pada anggota kami menghalangi, merintangi dan menggalkan penyidikan, dalam konteks apa dituduhkan, ketika dia mendampingi kilen-nya sebagai advokat. Kalau begitu siapa yang mengetahui peristiwa penghalangan bentuknya apa ya klien-nya dong, dimana klien itu sekarang, dihatan sama mereka (Kejagung)," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan seorang pengacara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI Tahun 2013-2019, berinisial DWW sebagai tersangka. DWW langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung.

"Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan DWW selaku advokat/penasehat hukum/ konsultan hukum sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

DWW merupakan seorang pengacara 7 saksi dugaan tindak pidana korupsi di LPEI. Ketujuh saksi tersebut kini seluruhnya juga menjadi tersangka.

Leonard mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan surat nomor: TAP-46/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021. DWW dianggap mempengaruhi 7 saksi agar tidak memberikan keterangan mengenai dugaan korupsi LPEI.

"Mengajari 7 orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI," terang Leonard.

"Tim penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran dari kuasa hukum para saksi tersebut diatas yaitu DWW yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi," lanjut Leonard.

Perbuatan tersangka terancam dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(dwia/yld)