AHY Bertemu Ketua DPD La Nyalla, Bahas Presidential Threshold 0%

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 20:07 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua DPD RI  La Nyalla Mattalitti di rumah dinas Ketua DPD.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di rumah dinas Ketua DPD. (Muhammad Hanafi Aryan/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajarannya kunjungi Rumah Dinas Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Pertmuan itu disebut membahas ambang batas presiden atau presidential threshold.

Pertemuan itu dilangsungkan di Rumah Dinas Ketua DPD, Jl Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/1/2022). Pertemuan itu berlangsung secara tertutup, dimulai pada pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.50 WIB.

AHY datang bersama dengan beberapa politikus PD, seperti Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya, dan beberapa politikus Partai Demokrat lain.

Sementara itu, selain La Nyalla, anggota DPD yang ikut pertemuan adalah Fachrul Razi, Sylviana Murni, dan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.

AHY menyebut kunjungannya itu membahas isu kebangsaan tingkat pusat dan daerah.

"Kami berdiskusi tentang berbagai hal, tentang berbagai isu kebangsaan dari tingkat pusat maupun aspirasi masyarakat yang ada di berbagai daerah," kata AHY usai menghadiri diskusi tertutup di kediaman La Nyalla, Selasa (18/1/2022).

Syariefuddin menyebut kunjungannya itu adalah silaturahmi tukar pandangan. Khususnya soal presidential threshold nol persen.

"Kita silaturahmi aja, saling tukar pandangan. Mereka menjelaskan mereka sedang judicial review untuk presidential thresholds. Kami sependapat, saling memberikan informasi bahwa posisi Demokrat begitu. Sejak awal Demokrat juga maunya juga 0 persen," kata Syariefuddin kepada wartawan di rumah dinas La Nyalla.

Dia mempersoalkan rencana penggunaan presidential threshold pada Pemilu 2024. Menurutnya, presidential thresholds dipakai bila ada perbedaan waktu Pilpres dan Pileg.

"Kami mempertanyakan itu, karena Pilpres Pileg dilakukan bersamaan, kan kalau bersamaan harusnya 0 persen (ambang batas). Nah, kalau memang berbeda, baru pakai presidential thresholds," sambungnya.

(aik/aik)