Bareskrim Ungkap Kasus Penipuan Online oleh Napi, Modusnya Ngaku Polisi

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 17:53 WIB
Ilustrasi Penipuan
Ilustrasi (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang digerakkan oleh seorang napi dari lapas berinisial AAS. Saat beraksi, pelaku sempat mengaku sebagai anggota Polri.

"Jadi melakukan aksi penipuan dan ini masih didalami korban-korban yang lainnya mengaku anggota Polri dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan seolah-olah yang bersangkutan adalah anggota yang akan pindah dari Medan dan Jakarta," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

AAS kini sudah ditetapkan sebagai tersangka beserta dua rekannya yang merupakan mantan napi AZP dan H. Ramadhan menerangkan, pada September 2021, aksi penipuan para tersangka dilakukan melalui media sosial.

"Salah satu tersangkanya inisial AAS, tersangka tersebut melakukan pencarian pertemanan secara acak atau random di media sosial," terang Ramadhan.

Setelah terhubung dengan korbannya melalui media sosial, AAS melampirkan sejumlah dokumen palsu guna mempermulus aksinya. Korban yang sudah terperangkap jerat AAS itu lalu mengirimkan sejumlah uang.

"Kemudian, untuk meyakinkan korbannya, dia mengirimkan dokumen-dokumen mutasi atau perpindahan untuk meyakinkan dan juga merayu korban. Setelah lebih akrab, tersangka meminta bantuan kepada korban dengan berbagai alasan. Kemudian tersangka mengirimkan rekening salah satu bank kemudian meminta transfer kepada korban tersebut," ungkap Ramadhan.

Aksi para tersangka itu berakhir setelah dibekuk polisi di daerah Riau ada November 2021. Atas perbuatannya, mereka kini dijerat dengan pasal berlapis. AAS diketahui merupakan napi terpidana narkoba dengan hukuman seumur hidup.

"(AAS) warga binaan yang saat ini menjalani hukuman, hukuman seumur hidup. Kasusnya ada kasus narkoba. Pasal yang disangkakan adalah 51 Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 35 dan/atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 55 ke-1 juncto 378 KUHP dan/atau Pasal 5 dan Pasal 10 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 82 juncto Pasal 85 Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana," ucap Ramadhan.

(rak/isa)