Puan Minta Jokowi Segera Kirim Surat Presiden untuk Bahas RUU TPKS

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 17:46 WIB
Puan Maharani
Foto: DPR
Jakarta -

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo segera mengirim Surat Presiden (Surpres) agar dapat dilakukan pembahasan RUU tersebut oleh DPR RI dan pemerintah.

RUU TPKS disahkan rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta, hari ini. RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

"Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan yang memimpin rapat paripurna seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

"Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar," kata Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan turut mengapresiasi seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Termasuk kepada sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada rapat paripurna pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.

"Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini," ujar Puan.

"Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak," sambungnya.

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa diundangkan. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR," terang Puan.

Setelah Surpres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam rapat paripurna.

"Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam rapat paripurna," ulas mantan Menko PMK tersebut.

(fhs/ega)