Puan Terima Masukan Aktivis Perempuan di Rapat Pengesahan RUU TPKS

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 16:58 WIB
Puan Maharani
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR di Komplek Parlemen Jakarta. Rapat paripurna tersebut dihadiri para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual.

"Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini," ujar Puan dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

Pada agenda tersebut, Puan menyapa perwakilan aktivis dari berbagai lembaga, antara lain Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

"Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak," tutur Puan.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilahkan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Sebelum rapat paripurna digelar, pekan lalu Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan.

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK itu menyatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya.

"Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi," ungkap Puan.

Puan menjelaskan ketika RUU TPKS sah menjadi inisiatif DPR, pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU ini setelah presiden mengirim Surat Presiden (Surpres).

"Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah," terang Puan.

Ia berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah.

"Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita," cetus Puan.

(prf/ega)