PPP Minta Fadli Zon Ngadu ke Gerindra Kalau Tak Setuju Nama Nusantara

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 17:15 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Tsarina/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) merespons usul anggota DPR Fadli Zon, yang mengusulkan nama ibu kota negara baru dengan 'Jokowi'. Awiek mengatakan Jokowi tak ingin pencitraan meskipun bisa saja menamai ibu kota negara dengan usulan tersebut.

"Itulah hebatnya Pak Jokowi, tidak mementingkan pencitraan dirinya, bisa saja Pak Jokowi seperti apa yang disampaikan Fadli Zon, menamakan IKN dengan nama ibu kota negara Jokowi, tapi hal itu tidak dilakukan meskipun beliau punya kekuasaan untuk itu," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Awiek mengatakan seharusnya Fadli Zon menyampaikan usulan itu kepada fraksinya. Tapi sejauh ini, kata Awiek, Fraksi Gerindra tidak ada penolakan, baik di rapat panja maupun pansus.

"Untuk Pak Fadli Zon ya sebaiknya kalau tidak setuju dengan kota Nusantara ya sampaikan ke fraksinya, kita lihat di panja dan di pansus dan paripurna fraksi Fadli Zon tidak keberatan dengan Nusantara, ya itu aja sebaiknya apa yang sudah diputuskan di paripurna kita ikuti bersama supaya tidak jadi polemik," ujarnya.

Awiek menegaskan kata Nusantara tidak mengecilkan makna sebenarnya. Dia lantas menyebut nama gedung di Kompleks Parlemen yang juga menggunakan Nusantara.

"Kalau ada yang bilang Nusantara men-downgrade makna Nusantara tidak betul, kalau logika yang dipakai bagaimana nama gedung Nusantara di gedung DPR apakah itu men-downgrade-kan kata itu, itu hanya soal nama," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengkritik nama Nusantara melalui akun Twitternya. Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok. "Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikcom, Selasa (18/1).

Fadli Zon mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden, seperti Ibu Kota Kazakhstan. Dia mengusulkan nama Jokowi dipakai sebagai nama IKN.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," ujarnya.

RUU IKN sendiri telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

(eva/gbr)