Demokrat Setujui RUU IKN dengan Sederet Catatan Ini

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 14:00 WIB
Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dan RUU TPKS (Foto: Eva/detikcom)
Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dan RUU TPKS (Eva/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Demokrat DPR menyetujui pengesahan RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) jadi undang-undang. Namun, Demokrat memberikan beberapa catatan.

"Oleh kesempatan yang baik ini, kami Fraksi Demokrat ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya fraksi kami tetap konsisten bersepakat menerima RUU IKN menjadi UU, namun demikian kami ingin menegaskan kembali beberapa catatan," kata anggota Fraksi Demokrat Suhardi Duka dalam interupsi di rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Suhardi menekankan pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Mulai dari fasilitas sosial, transportasi, hingga kesehatan.

"Pertama bahwa kita harus sadari pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi memindahkan ruang hidup orang banyak. Oleh karena itulah perlu menjadi perhatian, jadi prioritas, kebutuhan sekolah, transportasi, fasilitas rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya termasuk pembuangan limbah dan sampah," katanya.

Suhardi juga mengingatkan pentingnya perencanaan lingkungan yang matang. Dia mewanti-wanti jangan sampai lingkungan yang ada jadi rebutan beberapa pihak.

"Di lain sisi, kawasan hutan ratusan ribu hektare akan berubah fungsi jadi kawasan pemukiman, dengan demikian rencana lingkungan yang matang dan teliti jadi substansi, jangan sampai mengubahnya kawasan hutan 258 ribu hektare yang di dalamnya punya potensi kayu, tambang, dan lain-lain, menjadi rebutan para pihak yang justru akan merusak lingkungannya," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah berhati-hati agar tujuan pembangunan ibu kota baru untuk kepentingan bangsa bukan pribadi atau kelompok.

"Maka pemerintah harus berhati-hati dan sekaligus perencanaan yang matang untuk ke semuanya bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara bukan orang per orang," ujarnya.

Simak Video 'Sah! DPR Sepakati RUU Ibu Kota Negara Menjadi Undang-undang':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)