Mahfud Ungkap soal Dugaan Selundupan dari Penyedia Satelit Kemhan 2015

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 18:36 WIB
Menko Polhukam
Mahfud Md (Foto: Iswahyudi/20detik)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan barang yang diterima Kementerian Pertahanan (Kemhan) dari Navayo terkait pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada 2015 diduga hasil selundupan. Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di Bea Cukai. Sedangkan barang yang dilengkapi dengan dokumen hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar atau sekitar USD 132.000," kata Mahfud melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Mahfud menghargai pendapat masyarakat, baik yang pro maupun kontra, terkait penanganan kasus tersebut. Dia meminta agar semuanya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya menghargai pendapat yang disuarakan oleh berbagai pihak, dengan segala pro dan kontranya. Saat ini kita ikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya.

Mahfud menyampaikan pemerintah sudah membahas persoalan tersebut beberapa kali dengan berbagai pihak sebelum akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dia menyebut pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan satelit orbit tersebut.

"Untuk sampai pada proses hukum ini kita sudah membahas dengan berbagai pihak terkait, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini, untuk kepentingan pertahanan negara," ucapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyampaikan dalam sidang International Telecommunication Union (ITU) 2018, pemerintah telah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit yang diperpanjang hingga 2024. Perpanjangan itu berdasarkan catatan slot orbit di tahun 2024 tidak boleh kosong.

"Selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang ITU. Kemudian mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai tahun 2024 yang akan datang, dengan catatan harus ada kepastian, bahwa tahun 2024 slot orbit tersebut sudah benar-benar terisi dengan satelit," ucapnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan untuk memastikan slot orbit bakal terisi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate diundang kembali dalam sidang ITU dalam waktu dekat. Dia menyebut pemerintah tengah berusaha mempertahankan slot orbit 123 Bujur Timur dalam sidang ITU.

"Dalam waktu dekat Menkominfo diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa kita masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut. Jadi, kita membawa masalah ini ke ranah hukum melalui pembahasan yang mendalam dan berkali-kali, sampai tiba saatnya kami berhenti membahas secara berputar-putar tanpa ujung,
dan meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya, memang harus dibawa ke ranah hukum," jelasnya.

"Kita sekarang sedang mengagendakan upaya baru, untuk mempertahankan slot orbit 123 Bujur Timur di depan sidang ITU," imbuhnya.

Baca selengkapnya gambaran perkara satelit Kemhan di halaman berikut