MAKI Kawal Kasus Satelit Kemhan 2015: Kejagung Mestinya Tak Ada Kendala

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 12:13 WIB
Boyamin MAKI (Farih Maulana Sidik/detikcom).
Boyamin MAKI (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengawal kasus ini sampai tuntas.

"Untuk itu, saya juga akan mengawal, bagaimana proses ini supaya bisa cepat tertangani dan jika ditemukan dua alat bukti oleh Kejaksaan Agung segera penetapan tersangka dan juga langsung segara dibawa ke pengadilan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Minggu (16/1/2021).

Boyamin menerangkan kasus ini juga akan ditangani Jaksa Agung Muda Militer (Jampidmil) jika ada prajurit TNI yang terlibat. Kejagung, kata Boyamin, semestinya tidak akan menemukan kendala dalam pengungkapan kasus ini karena sudah sistem koneksitas di Jampidmil.

"Tentunya kalau ini melibatkan oknum TNI, maka dibentuk tim koneksitas dan mestinya Kejaksaan Agung tidak akan mendapatkan kendala karena sudah ada Jampidmil. Jadi ini mestinya segera akan bisa dituntaskan proses penyidikan yang kalau perlu dengan sistem koneksitas oleh Kejagung sudah jelas melakukan rencana yang tidak akan mendapatkan kendala," ungkapnya.

Tak hanya itu, Boyamin meminta Kejagung mendalami pengadaan slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang semestinya menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan bukan di Kemhan. Kejagung, kata Boyamin, juga perlu menelisik dugaan mark up dalam kasus ini.

"Adalah kaitanya dengan kewenangan, sebenarnya ini kewenangan kalau toh untuk dalam rangka mengisi slot 123 Bujur Timur itu adalah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," ucapnya.

"Nah ini juga perlu didalami oleh Kejagung kalau memang bukan kewenangan dari Kementerian Pertahanan, maka ya mestinya dinyatakan bukan kewenangannya selain ini tidak tersedia anggaran dan juga bisa jadi nilainya juga bisa ada mark up karena apa pun ini bisa jadi tendernya juga bermasalah pengadaannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1)

Terpisah Kejagung pun telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kejagung telah memeriksa 11 saksi terkait kasus satelit Kemhan ini saat tahap penyelidikan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menerangkan 11 saksi yang telah diperiksa, dan terdiri dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kemudian ada juga dari pihak swasta.

"Jadi ini kita telah menyelidiki terhadap kasus ini selama satu minggu, kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang," kata Febrie dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).

Febrie menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menguatkan pencarian alat bukti dalam kasus satelit Kemhan ini. Dia juga turut melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan didukung oleh beberapa dokumen yang bisa dijadikan alat bukti.

(whn/knv)