KPK terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi sebagai tersangka. KPK kini mengusut dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan pria yang akrab disapa Pepen itu.
"Sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud maka kami pasti juga akan terapkan pasal TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022).
Ali mengatakan KPK juga masih fokus pada perkara pertamanya. Menurut Ali, KPK tak segan menerapkan pasal TPPU terhadap Pepen jika memang ditemukan alat bukti yang cukup.
"Jika ditemukan adanya dugaan keterkaitan dengan proyek lain ataupun dugaan tindak pidana lain misalnya TPPU, maka KPK tentu akan mendalaminya lebih lanjut," ucapnya.
Selanjutnya, Ali menyebut KPK sebelumnya juga sempat menerapkan pasal TPPU atau gratifikasi kepada Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.
"Sebagaimana dalam perkara suap yang melibatkan tersangka PTS selaku Bupati Probolinggo dan AW Bupati HSU Kalsel, saat ini KPK telah menerapkan pasal dugaan gratifikasi dan TPPU," ujarnya.
"Tentu karena pada proses penyidikan perkara suapnya kemudian KPK menemukan adanya kecukupan bukti permulaan," tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.
"Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).
