Formappi Heran RUU Ibu Kota Negara Dikebut: Minim Partisipasi Publik

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 15:24 WIB
Desain burung garuda di Ibu Kota Baru (Tangkapan layar @Nyoman_nuarta)
Desain burung garuda di Ibu Kota Baru (Tangkapan layar @Nyoman_nuarta)
Jakarta -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) cenderung dilakukan secara tertutup. Peneliti Formappi Lucius Karus menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa pembahasan RUU yang hati-hati tak sama dengan pembahasan dilakukan secara tertutup.

"Saya kira sih penjelasan Dasco soal proses pembahasan RUU IKN yang hati-hati sepertinya hanya membahasakan situasi pembahasan yang cenderung tertutup. Seolah-olah situasi pembahasan yang cenderung tertutup itu bisa dibenarkan karena Pansus membahas dengan penuh kehati-hatian," kata Lucius Karus saat dihubungi, Minggu (16/1/2022).

"Benar bahwa DPR memang harus membahas RUU dengan hati-hati karena dampak sebuah RUU setelah disahkan akan sangat besar bagi publik. Akan tetapi kehati-hatian itu tidak sama dengan ketertutupan. Pembahasan yang hati-hati tak boleh jadi alasan atau pembenar proses yang tertutup," lanjut dia.

Menurutnya, pembahasan yang dinilai berjalan secara tertutup itu membuat substansi RUU tak diketahui publik. Lantas, aspirasi yang datang dari publik pun menjadi terbatas.

"Ketertutupan itu membuat substansi RUU ini tak cukup diketahui publik. Ketaktahuan publik membuat partisipasi dan aspirasi publik tak banyak bermunculan di ruang publik," kata dia.

"Dalam kondisi itu, mengherankan jika waktu dekat DPR dan Pemerintah sudah mau mengesahkan RUU ini," lanjut Lucius.

Lucius menyebut pentingnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang. Dia menyinggung soal Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak memenuhi syarat formil lantaran bermasalah dalam proses pembentukannya.

"Saya kira DPR tak bisa menganggap remeh pentingnya partisipasi publik setelah MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena prosesnya yang acak adul. Partisipasi publik itu bukan sekadar formalitas. Jadi jangan karena sudah menggelar RDPU beberapa kali, DPR merasa sudah memenuhi kriteria proses pembahasan yang partisipatif," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pihaknya cukup hati-hati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dia menyebut pembahasan RUU IKN berjalan secara intensif, bahkan saat DPR sedang reses pada akhir tahun lalu.

"Memang (pembentukan) Pansus tanggal 7 Desember, tapi Pansus walaupun reses tetap kerja bahas RUU yang disepakati DPR dan Pemerintah. Bahwa ada bolak-balik substansi dibahas mekanismenya begitu. Ketika harus balik ke Panja, gitu, ya balik ke Panja," kata Sufmi Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Menurut dia, mekanisme pembahasan RUU IKN tak ada masalah sejauh ini. Dia menyebut RUU IKN dibahas dengan cukup hati-hati.

"Bahwa kemudian itu terjadi demikian ya memang mekanisme begitu untuk dicari solusi terhadap kebuntuan-kebuntuan yang ada dan saya lihat alhamdulillah pembahasan lancar," kata Ketua Harian DPP Gerindra itu.

Simak juga 'Jokowi Berencana Serahkan Surpres RUU Ibu Kota Baru ke DPR':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/dhn)