.webp)
Kelompok bernama Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) maju di Pemilu 2024. Deklarasi yang turut mengusung Jokowi itu kemudian menuai respons dari kalangan politikus.
PKS Tak Yakin Jokowi Mau
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merasa sangsi dengan wacana duet Prabowo-Jokowi di Pilpres. Mardani tak yakin Jokowi tertarik maju lagi di kontestasi Pilpres mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, ide boleh saja," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Sabtu (15/1/2022).
"Kedua, saya tidak yakin Pak Jokowi mau. Kasihan publik akan menilai Pak Jokowi pencari kekuasaan," lanjut Mardani.
Sementara, politikus PKB Luqman Hakim mengatakan majunya Jokowi pada Pilpres 2024 bisa saja dilakukan. Dia menyebut seseorang bisa kembali menjabat jika berbeda dari dua periode jabatan sebelumnya. Dengan kata lain, Jokowi mungkin saja maju sebagai cawapres pada 2024.
"Dari Pasal 7 UUD 1945, bisa saja kalau kamu sudah menjabat wapres dua periode kemudian nyalon presiden. Begitu juga jika kamu sudah menjabat presiden dua kali, kemudian nyalon wapres. Boleh saja menurut Pasal 7 itu," kata Luqman Hakim saat dihubungi, Sabtu (15/1/2022).
Meski begitu, menurut Luqman, masyarakat akan mempertanyakan etika kepemimpinan Jokowi jika melakukan hal tersebut. Terlebih, kata dia, Jokowi beberapa kali menyatakan menolak maju lagi pada 2024.
"Tapi pasti masyarakat akan mempertanyakan mengenai etika kepemimpinan. Pak Jokowi pasti juga tidak bersedia. Dan, itu sudah berulang kali disampaikan langsung oleh Pak Jokowi," ungkapnya.
Simak selengkapnya respons dari PDIP di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Menakar Potensi Prabowo-Anies-Ganjar di Pilpres 2024':
PDIP Nilai Masih Dinamis
PDI Perjuangan (PDIP) turut merespons deklarasi dukungan tersebut. PDIP melihat situasi politik saat ini masih sangat dinamis.
"Hal-hal seperti itu sangat dinamis," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi, Sabtu (15/1/2022).
Hasto enggan banyak berkomentar terkait deklarasi dukungan tersebut. Lantas, kata dia, deklarasi itu tidak perlu tanggapan.
"Jadi tidak perlu tanggapan," ujarnya.
Di sisi lain, Gerindra menganggap deklarasi itu sebagai bentuk aspirasi yang telah diatur konstitusional.
"Kami tidak tahu siapa mereka yang mendeklarasikan Prabowo-Jokowi tersebut. Tapi kami tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi karena itu hak mereka secara konstitusional," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (15/1/2022).
Habiburokhman menuturkan Gerindra sendiri belum mengambil sikap dan menentukan siapa pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Dia menyebut Gerindra harus mencermati dinamika politik yang terjadi menjelang 2024.
"Kami belum bisa menentukan sikap soal calon wakil Presiden yang mendampingi Pak Prabowo 2024. Secara resmi penentuan sikap kemungkinan baru bisa dilakukan jelang 2024 karena kami harus mencermati dinamika politik yang terjadi," tuturnya.
Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan Gerindra memilih fokus memaksimalkan kinerja Prabowo, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan). Dia yakin, jika kinerja Prabowo di pemerintahan baik, tidak sulit bagi Prabowo untuk menang dalam Pilpres mendatang.
"Saat ini kami lebih memilih untuk maksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan, kalau beliau sukses jalankan tugas Insyaallah tidak sulit untuk menang 2024," imbuhnya.
Seperti diketahui, deklarasi itu disampaikan Sekber Prabowo-Jokowi melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/1). Mereka ingin Prabowo-Jokowi melanjutkan pembangunan Indonesia.
"Mendorong Prabowo Subianto calon presiden dan Joko Widodo calon wakil presiden sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," demikian bunyi deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi lewat keterangan tertulis.
Keterangan tertulis ini disampaikan ke publik atas nama Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel. Deklarasi baru saja digelar secara internal di kantor Sekber Prabowo-Jokowi di Gambir, Jakarta Pusat.
