Mahfud Md Beberkan Penyebab Kasus Satelit Kemhan Baru Diusut 2022

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 06:52 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Mahfud Md (Kadek/detikcom)
Jakarta -

Proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan sejumlah alasan proyek lawas itu baru diusut saat ini meski dugaan pelanggaran hukumnya sudah dibahas sejak 2018 saat sidang kabinet.

"Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi COVID-19 ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/1/2022).

Mahfud menuturkan, setelah menjabat Menko Polhukam, dirinya beberapa kali mengundang pihak terkait untuk rapat. Merasa ada yang menghambat, Mahfud kemudian meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit hingga akhirnya ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara.

"Saya undang rapat pihak terkait sampai berkali-kali, tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya saya putuskan untuk minta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu. Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan," tuturnya.

Mahfud kemudian memutuskan tidak melakukan rapat dan memproses persoalan tersebut melalui jalur hukum. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta persoalan tersebut diselesaikan secara pidana.

"Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum. Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana," ucapnya.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan langkah hukum itu juga didukung oleh sejumlah Menteri dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sejalan dengan itu, dia menyebut Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyatakan siap memproses persoalan tersebut.

"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas bahwa ini harus dipidanakan. Bahkan Menhan dan Panglima tegas mengatakan tak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap, itulah," imbuhnya.

baca Kemhan teken kontrak dengan sejumlah perusahaan terkait pengadaan satelit yang bikin rugi negara di halaman berikut

Simak Video 'Kejagung Belum Periksa Eks Menhan Ryamizard di Kasus Satelit Kemhan':

[Gambas:Video 20detik]