Apdesi Minta Dukungan DPD, Protes Kebijakan 40% Dana Desa buat BLT

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 14 Jan 2022 15:22 WIB
Apdesi Minta Dukungan DPD, Protes Kebijakan 40% Dana Desa buat BLT
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kemarin. Apdesi meminta dukungan DPD untuk merevisi kebijakan penggunaan anggaran 40 persen yang diwajibkan Menteri Keuangan untuk alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menjelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan COVID-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

"Kami meminta frasa atau kalimat 'minimal 40 persen' itu diganti menjadi 'maksimal 40 persen' atau disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).

Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab, begitu terpilih seorang kepala desa sudah menyusun kebutuhan di desanya dalam rangka mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

"Kewajiban 40 persen itu mencederai teman-teman di desa. Mengapa misalnya tidak menggunakan dana bansos yang ada di Kementerian Sosial," ujarnya.

Menurut Surta, saat ini seluruh kepala desa yang berjumlah 74 ribu lebih dalam posisi tak berdaya dengan kebijakan tersebut. Desa di Indonesia memiliki klasifikasi masing-masing, ada yang sudah maju dan beberapa masih ada yang tertinggal.

"Beberapa kepala desa telah membuat anggaran berdasarkan komposisi 40:20:8:32 tersebut. Kami dalam posisi tak berdaya," katanya.

Sementara itu, Sekjen APDESI Asep Anwar Sadat berharap antara lembaganya dan DPD RI dapat berkolaborasi dalam membangun desa. Ia juga berharap agar marwah desa bisa dikembalikan dan memiliki kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangganya.

"Kami berharap kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas aspirasi dari bawah menjadi satu kesatuan utuh dalam membangun desa. Kami ingin marwah desa dikembalikan, agar desa memiliki kewenangan penuh mengurus mengatur sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," harap dia.

Halaman Selanjutnya: Respons DPD RI