PKS Ingin Bangun Koalisi Nasionalis-Religius di Pilpres 2024

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 14 Jan 2022 11:07 WIB
Gedung PKS (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Gedung PKS (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

PKS ingin membangun koalisi lintas poros pada Pilpres 2024, yakni poros nasionalis-religius. Siapa yang digandeng PKS?

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers Kamis (14/1/2022). Sohibul awalnya mengatakan pembentukan poros Islam di Pilpres 2024 menjadi alternatif. Namun, melihat kondisi kenegaraan saat ini, tidak tertutup kemungkinan PKS membangun koalisi religius-nasionalis.

"Terkait dengan pembentukan partai Islam, saya kira itu salah satu alternatif yang mungkin bila terbentuk koalisi. Tetapi sebagaimana yang menjadi keputusan dari Majelis Syuro VI pada hari ini, kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa," kata Sohibul.

"Untuk itu, PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius, itu harus kita persatukan," ujarnya.

Sohibul mengatakan pihaknya akan juga membangun komunikasi dengan partai nasionalis demi mewujudkan persatuan ke depan.

"Jadi tentu kami akan bersama-sama dengan partai-partai Islam, bersama-sama untuk kemudian menjalin komunikasi juga dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insyaallah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan seluruh partai politik untuk membangun titik temu dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Yang memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa," kata Salim.

Lebih lanjut PKS menyampaikan sikapnya terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden. PKS tegas menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apa pun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

"PKS meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh pada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998," ujar Salim.

Selain itu, PKS mendukung judicial review presidential threshold. PKS menilai ambang batas 20 persen terlalu tinggi.

"PKS mendukung judicial review presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional," katanya.

(eva/gbr)