Ini Daftar 6 Tersangka Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 23:46 WIB
Jumpa pers OTT KPK Bupati Penajem Paser Utara, Abdul Gafur
KPK pamerkan hasil OTT Bupati Penajam Paser Utara, salah satunya uang sekoper. (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

KPK telah menetapkan 6 tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan 10 orang lainnya. Total 11 orang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini.

Dari 11 orang yang diamankan, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Peran keenam orang ini terdiri dari pemberi dan penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

"Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan," jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

Berikut daftar 6 tersangka dalam kasus ini:
Pemberi
1. Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ), swasta

Penerima
1. Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023
2. Mulyadi (MI), Plt Sekda Penajam Paser Utara
3. Edi Hasmoro (EH), Kadis PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Jusman (JM), Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Nur Afifah Balqis (NAB), swasta/Bendahara Umum DPC Parta Demokrat Balikpapan.

KPK menjerat AZ dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu AGM, MI, EH, JM dan NAB dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU RI Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(whn/aud)